PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meminta agar asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) bisa menyiapkan data dan lokasi rumah-rumah yang telah dibangun.
Dirinya juga siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Upaya Menekan Angka Kemiskinan
Hal ini disampaikan Maruarar saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang REI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jum’at (20/12/2024) sore.
Menurut Maruara data dari berbagai asosiasi pengembang perumahan selain REI, bisa menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun depan.
Saat ini, Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.
Baca Juga: Wamen Fahri Hamzah Minta Perumahan Bersubsidi Ikut Kelola Pemilahan Sampah
Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025, sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian.
Selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis.
Kementerian PKP ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan. Sehingga Kementerian PKP rencananya bisa mengirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi.
Baca Juga: The HUD Institute Dorong Kementerian PKP Susun Road Map Program 3 Juta Rumah
Sementara itu Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (DPP REI), Joko Suranto menyatakan akan berupaya menyiapkan data yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat. Selain itu juga berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Kementerian PKP Cari Skema Baru Miliki Rumah Tanpa Slip Gaji
Menurut Joko, pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinir dengan baik dan REI berharap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu. Sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon: 021-87971014
Ponsel: 0813 8225 4684
Email Redaksi: [email protected]
Email Iklan: [email protected]
