PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Lembaga pengkajian yang berfokus pada perumahan, permukiman, dan pengembangan perkotaan The Housing Urban Development (HUD) Institute (The HUD Institute) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera menetapkan road map atau peta jalan program perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat.
Hal itu diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat mengetahui rencana jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.
“Kami harap Kementerian PKP bisa segera menetapkan road map program perumahan dan kawasan permukiman lima tahun ke depan. Jadi arah pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP bisa diketahui oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman,” ujar Ketua Umum The Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto, di Jakarta, Jum’at (20/12/2024).
Menurut Zulfi, dalam penyusunan road map ini Kementerian PKP setidaknya harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mendukung pelaksanaan Visi Indonesia 2045.
Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang sedang di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Adanya road map bidang perumahan dan kawasanpermukiman, diperlukan supaya institusi Kementerian PKP bisa memiliki eksistensi jangka panjang sehingga program dan kebijakan bisa berlangsung dengan baik. Selain itu, kinerja Menteri PKP juga bisa lebih terukur dan pengembang perumahan serta mitra kerjanya bisa memiliki panduan serta pedoman dalam melaksanakan pembangunan perumahan.
Road map ini penting untuk eksistensi keberadaan Kementerian PKP agar makin mantap dan tidak on off atau dengan kata lain tidak dibubarkan setiap lima tahun. Road map juga bisa digunakan untuk menilai kinerja Menteri PKP dan menjadi pedoman untuk melayani publik dengan baik.
Terkait dengan penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian PKP, The HUD Institute juga berharap Menteri PKP melalui kewenangan yang dimiliki bisa memilih orang-orang khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbaik. Apalagi antara Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP sudah membagi tugas sesuai porsinya masing-masing sehingga diperlukan dukungan dari internal Kementerian PKP.
Zulfi berharap Kementerian PKP bisa segera mengadakan rapat koordinasi dan mengundang kementerian atau lembaga terkait perumahan, Dinas Perumahan, Pokja dan Forum PKP yang ada di setiap Provinsi. Rakor ini sangat penting agar tahun 2025 mendatang program perumahan dalam Program 3 Juta Rumah bisa segera terlaksana di lapangan.
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon: 021-87971014
Ponsel: 0813 8225 4684
Email Redaksi: redaksi@propertiterkini.com
Email Iklan: iklan@propertiterkini.com
