PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan saat ini sebanyak 57 persen dan diperkirakan akan meningkat hingga 66 persen pada tahun 2035. Fenomena urbanisasi yang pesat ini menyebabkan Indonesia perlu untuk terus beradaptasi dengan tantangan urbanisasi, yaitu perubahan iklim.
Salah satu dampak perubahan iklim yang berpotensi terjadi di daerah perkotaan yaitu bencana banjir. Sehingga ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan dinilai menjadi salah satu kunci dalam transformasi daerah perkotaan.
Baca Juga: Infrastruktur IKN Nusantara Tahap 1 Mulai Dibangun Kementerian PUPR
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, keberlanjutan adalah kunci untuk perkotaan masa depan, dimana air adalah kunci untuk daya dukung kota. Dalam hal ini, sangat erat kaitannya dengan pencegahan banjir.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya dukung kota dan pengendalian banjir,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, dalam sambutannya yang mewakili Basuki, pada The World Bank Urban-20 Mayor Summit Side Event, Selasa (30/8/2022).
Menurut Basuki, penelitian, pengembangan teknologi, serta pendidikan sangat penting untuk mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan, konservasi, dan pengendalian daya rusak sumber daya air, serta kebijakan dan pengembangan pengelolaan sumber daya air, air limbah, dan sistem penyediaan air minum.
Baca Juga: Hingga 23 Agustus 2022, Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR Sebesar Rp47,79 Triliun
Kementerian PUPR disebutnya akan mendorong sirkularitas dalam pembangunan infrastruktur agar sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Langkah yang telah dilakukan Kementerian PUPR untuk mendukung hal tersebut di antaranya mempromosikan konstruksi berkelanjutan berdasarkan 3 pilar yaitu layak secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan mengurangi kesenjangan sosial.
“Kami juga menerapkan konsep green building di berbagai proyek pembangunan, serta mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kawasan perkotaan yang terlayani menjadi 100 persen pada tahun 2024,” ujar Basuki.
Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut berpotensi mengurangi emisi karbon sebesar 58 persen di sektor bangunan dan 5 persen di sektor limbah. Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyiapkan Program Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP) untuk mendukung percepatan penurunan emisi yang bersumber dari sektor perumahan.
Baca Juga: Jalan Lingkar Sepaku, Permudah Konektivitas Menuju IKN Nusantara
Untuk selanjutnya, Kementerian PUPR mendorong pengembangan visi yang melibatkan semua sektor kota dan pemangku kepentingan yang diterjemahkan ke dalam strategi atau peta jalan ekonomi sirkular. Serta melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengisi kesenjangan pendanaan dan menerapkan teknologi yang andal dan berkelanjutan untuk mencapai target dekarbonisasi.
Transisi ke ekonomi sirkular, diakui Basuki, membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Menciptakan kemitraan publik-swasta-masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait dapat menjadi kunci untuk mengisi kesenjangan pendanaan dan memungkinkan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan alternatif untuk inisiatif kota sirkular.
