Monday, August 15, 2022

Perumnas Butuh Dukungan PMN Non Tunai

PMN Non Tunai ini bisa berupa pemanfaatan lahan dari kementerian dan lahan miliki Perum Perumnas sendiri.

- Advertisement -

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai adanya penyertaan modal negara non tunai untuk Perum Perumnas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan hunian untuk masyarakat sekaligus mendukung Program Sejuta Rumah.

Untuk itu, Kementerian PUPR berharap Perum Perumnas dapat melakukan analisis lokasi pembangunan dan prospek pasar serta desain bangunan sehingga menarik masyarakat untuk menghuni rusun yang akan dibangun.

Baca Juga: 16 Balai Perumahan di Daerah Siap Bangun Zona Integritas

Hal ini terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Perum Perumnas di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Menurut Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, PMN Non Tunai Perum Perumnas akan mendorong Perumnas untuk lebih meningkatkan pembangunan rumah untuk masyarakat.

Perum Perumnas ke depan dapat memanfaatkan lahan yang ada di kementerian atau lembaga serta yang termasuk dalam pengelolaan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Rusun ASN Kota Tual, Maluku

Peran Perum Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu, Perum Perumnas juga memiliki pengalaman dalam pengembangan kawasan sebagai lokasi hunian masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kerjasama antara Kementerian PUPR dengan Perum Perumnas dalam PMN Non Tunai ini bisa berupa pemanfaatan lahan dari kementerian dan lahan miliki Perum Perumnas sendiri. Namun perlu adanya kepastian mengenai prospek pembangunan serta memerlukan persetujuan dari Menteri PUPR berdasarkan perencanaan dari Perum Perumnas.

Proses PMN Non Tunai Perum Perumnas ini ditargetkan bisa selesai bulan Juni dan akan segera di sampaikan ke Menteri PUPR mengenai perkembangan di lapangan. Salah satu hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah lahan yang ada benar-benar clean and clear.

Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun 25 Rusus di Bolaang Mongondow Selatan

Selain itu juga dipastikan lahan yang akan digunakan Perum Perumnas tidak ada rencana pemanfaatan oleh pihak internal Kementerian PUPR, misalnya, untuk pembangunan kantor baru maupun pengembangan unit kerja yang ada.

“Perum Perumnas perlu memberi pandangan dan berapa lokasi yang dibutuhkan serta analisis lokasi, kelompok sasaran serta prospek pengembangannya. Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam PMN Non Tunai Perum Perumnas ini,” ujar Iwan.

Sementara itu, menurut Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, pihaknya saat ini perlu perhatian dari seluruh pihak terkait kondisi bisnis, proyek serta keuangan. Apalagi Perumnas juga mengalami pasang surut proyek akibat terdampak pandemi sehingga berpengaruh pada situasi bisnis dan proyek serta keuangan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Infrastruktur Penyedia Air Baku Kawasan IKN Nusantara

“Kami sangat mengapresiasi adanya dukungan dari berbagai pihak terkait PMN Non Tunai ini. Hal itu juga bisa menjadi booster Perumnas untuk kembali membangun hunian bagi masyarakat sekaligus mendukung serta berkontribusi dalam Program Sejuta Rumah,” ujar Budi.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

PROPERTI TV

BERITA TERBARU