PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Menko PMK Pratikno mengatakan pengendalian dan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya harus dilakukan secara lebih sinergis, komprehensif, dan terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga: Kementerian PU Dorong Pemda di Jabodetabek Siapkan Lahan untuk Antisipasi Banjir
“Kita akan segera membentuk tim yang bertugas merumuskan secara detail aksi konkret pencegahan risiko bencana di lapangan dan juga sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi,” kata Pratikno.
Sementara menurut Diana, pengendalian banjir perlu dilakukan baik secara struktural maupun non-struktural. Penanganan struktural melalui pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Kementerian PU.
Seperti pembangunan Bendungan Ciawi Sukamahi, Sindangheula, Pompa Sentiong, dan Sodetan Ciliwung – Kanal Banjir Timur – Kanal Banjir Barat serta pengendalian banjir pada Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, 3 Sungai Cikeas, Sungai Cileungsi, Sungai Sabi, dan Sungai Cidurian.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sidak Perumahan Bersubsidi Yang Kebanjiran di Bekasi
Sedangkan untuk penanganan secara non struktural yang telah dilakukan Kementerian PU, antara lain pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, penertiban bangunan liar pada sempadan sungai dan sempadan irigasi, pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir, penelusuran tanggul kritis, dan pembuatan Flood and Forecasting Early Warning System.
Diana bilang, hal terpenting yang akan dilakukan adalah menyelesaikan pembangunan tanggul yang sampai saat ini di DKI Jakarta masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km.
Termasuk akan membangun kolam retensi di daerah aliran sungai Bekasi, Ciujung dan Cidurian serta revitalisasi situ dan danau.
Kementerian PU juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, serta Menteri ATR/BPN untuk memperkuat koordinasi dalam upaya percepatan pengendalian banjir di Jabodetabek.
Hasil pertemuan tersebut menyepakati penyusunan Nota Kesepakatan Sinergi Penanggulangan Banjir di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, Penyusunan Matriks Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Penanganan Banjir Kawasan Jabodetabek, serta rencana revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk pengendalian banjir, daerah irigasi, situ, dan bendungan.
Baca Juga: Makin Mengkhawatirkan! Menteri ATR/BPN Gercep Benahi Tata Ruang Jabodetabek-Punjur
“Melalui pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dan keterpaduan penanganan banjir di Jabodetabek, terutama untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah, pembangunan tanggul, dan tata ruang wilayah,” ujar Diana.
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon/WA: 0813 8225 4684
Email Redaksi: redaksi@propertiterkini.com
Email Iklan: iklan@propertiterkini.com
