Menjamurnya pengembang properti di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek merupakan dampak nyata, atas meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap rumah dari tahun ke tahun.
Namun, dalam kenyataannya pemerintah belum mampu memenuhi backlog perumahan rakyat di tahun 2023 yang mencapai 12,7 juta. Selain itu, rumah yang memenuhi standar layak huni, masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
Baca Juga:Â Pengaruh dan Peluang Kenaikan Suku Bunga Terhadap Sektor Properti di 2024
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diuraikan bahwa rumah layak huni dan terjangkau oleh rakyat, harus memenuhi beberapa syarat diantaranya keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta lingkungan yang sehat.
Keberadaan UU di atas menjadi kendala, sekaligus dilema bagi sejumlah pengembang, karena pembangunan rumah layak huni tentu membutuhkan biaya tinggi. Ini terjadi akibat naiknya harga bahan material bangunan, mahalnya biaya pembelian dan pembebasan lahan di seputar Jabodetabek serta prosedur perizinan yang memerlukan biaya besar.
Dalam proses eksekusi UU di atas, pengembang akan mengalami kendala, terutama ketika menetapkan harga rumah layak huni, karena hal ini berhubungan langsung dengan biaya yang dikeluarkan saat pembangunan rumah atau mengembangkan kawasan perumahan baru.
Baca Juga:Â Summarecon Expo 2023 Sukses: Raup Rp1,1 Triliun dari 400-an Unit Properti Terjual
Akibatnya, masyarakat kelas bawah dan menengah tetap akan sulit memiliki rumah layak huni, karena faktor harga yang tinggi. Di sisi lain, sejumlah pengembang juga sulit dalam memasarkan harga rumah yang tinggi, apalagi kalau harus mengikuti kemampuan rata-rata finansial masyarakat yang membutuhkan rumah.
Keterjangkauan harga rumah layak huni bagi konsumen sangat penting. Di sisi lain, pengembang menargetkan pemasaran rumah yang dikembangkan harus cepat terserap di pasar properti.
Baca Juga:Â Resmi Beroperasi di Indonesia, bTaskee Hadirkan 4 Layanan Rumah Tangga
Dari sisi pemerintah, Kementerian yang membidangi perumahan rakyat juga akan menghadapi kendala berat, karena memasang target membangun kawasan permukiman rakyat berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dan pengembang dalam proses pembangunan permukiman rakyat berkelanjutan, diantaranya ialah biaya pembangunan infrastruktur permukiman.
Kemudian pengembangan kawasan perumahan yang ramah lingkungan, menciptakan sinergitas antara penghuni baru kawasan perumahan dengan masyarakat sekitarnya dan beradaptasi dengan lingkungan hidup baru.
Baca Juga:Â WNA Beli Rumah di Bali Terus Meningkat, Ini Dua Wilayah yang Paling Diincar
Apabila sejumlah kendala di atas dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah dan pihak pengembang, maka proses pembangunan perumahan rakyat berkelanjutan dipastikan akan berjalan sesuai rencana.
Agar pengembang perumahan dapat berperan aktif dalam dalam proses pembangunan permukiman rakyat berkelanjutan, maka semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah, pengembang properti dan pengusaha building material, wajib berkolaborasi dan melakukan langkah-langkah transformatif dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah rakyat.
Konsistensi regulasi yang terkait dengan pembangunan permukiman rakyat, antara pusat dan daerah harus sinkron. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha building material, harus memiliki persepi yang sama tentang pembangunan perumahan rakyat berkelanjutan.
Baca Juga:Â Roca Group Resmikan Terowongan Kiln Elektrik Pertama di Dunia untuk Produksi Keramik Sanitasi
Untuk mewujudkan pembangunan perumahan rakyat berkelanjutan, diperlukan tiga syarat penting yaitu kesiapan pendanaan pengembang dan pemerintah, regulasi yang berpihak pada rakyat dan kemampuan finansial masyarakat untuk membeli rumah melalui proses KPR Perbankan.
Baca berita lainnya di GoogleNews
