Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) kritis. Bahkan terancam mangkrak. Sinyal itu bertambah kuat dengan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Entah apa penyebabnya, hanya mereka yang tahu.
Di sisi lain, Presiden Jokowi tetap ngotot, IKN harus tetap jalan sesuai rencana. Sedangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto tampaknya ‘cuek’ terhadap kondisi IKN saat ini. Dia lebih fokus dengan program makan siang gratis. Baik Jokowi maupun Prabowo, mulai merasakan nikmatnya buah simalakama…!!!
Baca Juga: Visi-Misi Asta Cita Prabowo-Gibran Abaikan Penyediaan Rumah MBR
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengaku bahwa investor asing hingga kini belum ada yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN), karena pembangunan tahap I berkaitan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan,” dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
Seperti diberitakan sejumlah media beberapa waktu lalu, pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp466 triliun.
Baca Juga: Peran Strategis BP3: Memacu Pemenuhan Hunian Layak Bagi MBR dan Mesin Penggerak Program 3 Juta Rumah Probowo-Gibran
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp89,4 triliun disumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar Rp123,2 triliun oleh BUMN, dan sebanyak Rp253,4 triliun oleh Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga melaporkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2024 telah menghabiskan dana Rp4,8 triliun APBN.
Sementara itu, pada tahun 2023, dana yang sudah dihabiskan adalah Rp27 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun.
Total anggaran jika realisasi tahun 2024 mencapai 100 persen adalah Rp72,3 triliun. Diperkirakan pada tahun depan sisa dana APBN yang sebesar Rp17,1 triliun untuk pembangunan IKN akan terkuras habis.
Baca Juga: Insentif PPN DTP Dorong Penjualan Metland di Sepanjang 2023
Potensi Kerusakan Alam di IKN
Sejak digaungkannya IKN menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru, sejumlah problem terus bermunculan, mulai dari UU IKN yang terkesan dibuat tergesa-gesa.
Masalah pembiayaan IKN dari APBN yang terlalu besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur, serta investor lokal maupun asing yang belum yakin bahwa IKN menjadi lokasi bisnis yang menggiurkan. Wajar saja kalau investor asing ‘wait and see‘ untuk tanam uang di IKN.
Baca Juga: Pilih Mana, Bangun Rumah, Renovasi atau Perbaiki: Sebelum Ambil Keputusan, Perhatikan Beberapa Hal Berikut!
Bagi para investor asing maupun lokal, IKN tak menjanjikan ‘bussiness profit‘, bila jumlah penduduk yang menghuni IKN sangat sedikit.
Untuk tahap awal, kemungkinan IKN akan dihuni sekitar 4,8 juta ASN (berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per semester I-2023).
Jumlah ini jelas sangat tidak memadai untuk perputaran transaksi bisnis dalam jangka pendek. Bahkan, kemungkinan besar para investor akan mengalami kerugian yang sangat fatal dalam waktu singkat.
Saat ini yang terjadi, progres IKN lebih banyak berkutat untuk membereskan konflik lahan, baik dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat adat. Dalam bahasa sederhana, peran pemerintah di IKN hanya sebagai ‘kasir’ untuk membayar ganti rugi lahan.
Sejumlah pengamat lingkungan juga mengkritisi, lokasi IKN merupakan area lahan gambut dan zona batu bara, cuaca IKN sangat panas dan sangat sulit mendapatkan sumber air.
Baca Juga: Kementerian PUPR dan BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Isi 43 Bendungan di Pulau Jawa
Jika IKN tetap dipaksakan untuk dibangun dengan cepat, maka potensi kerusakan lingkungan alam, cepat atau lambat pasti akan terjadi dan keuangan negara dipastikan terkuras habis alias bangkrut.
Baca berita lainnya di GoogleNews
