PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menelusuri berbagai terobosan teknis demi mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah rakyat. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah mengkaji adopsi teknologi hunian murah Tiongkok untuk menekan angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) di tanah air.
Sinyal kuat kerja sama teknologi ini mengemuka saat Menteri PKP Maruarar Sirait menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Ni Hong di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (29/7/2026), lalu.
Baca Juga: Keunggulan Rumah Modular Beton untuk Percepat Program 3 Juta Rumah
Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Duta Besar Tiongkok Wang Lutong tersebut berfokus pada efisiensi penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kelas menengah.
Efisiensi Lewat Teknologi Hunian Murah Tiongkok
Tiongkok dikenal memiliki rekam jejak mumpuni dalam menerapkan sistem prefabrikasi (precast), struktur modular, hingga efisiensi rantai pasok material dalam pembangunan kota secara masif dan berbiaya rendah.
Teknologi hunian murah Tiongkok inilah yang dilirik Pemerintah Indonesia untuk diterapkan pada proyek perumahan bagi MBR nasional.
Baca Juga: Mengenal Rumah Modular LG Smart Cottage yang Bakal Hadir di IFA 2023
Dengan menerapkan metode konstruksi terintegrasi, proses pembangunan rumah murah dapat dipangkas secara signifikan dibanding metode konvensional.
Hal ini dinilai relevan untuk mengejar target penyediaan jutaan unit rumah layak huni yang aman, presisi, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan terbatas.
Guna memuluskan transfer teknologi dan masuknya investasi, Kementerian PKP siap memfasilitasi tiga fondasi utama: kepastian lahan strategis, akurasi data kebutuhan rumah berbasis BPS, serta kemudahan regulasi.
“Kami akan siapkan lahan, kami akan siapkan data market, dan kami akan siapkan aturan-aturan yang ada. Tiga hal ini yang akan kami siapkan untuk kemudian dipelajari dan didiskusikan lebih lanjut bersama pihak Tiongkok,” tegas Maruarar.
Baca Juga: Beli Apartemen LRT City Malah ‘Buntung’: Barang Belum Wujud, Cicilan KPA Jalan Terus!
Syarat Mutlak: Tetap Wajib Kolaborasi dengan Material Lokal
Kendati mengincar keunggulan teknologi konstruksi Tiongkok, Pemerintah Indonesia menegaskan tak ingin sekadar mengimpor bangunan siap pakai.
Setiap proyek yang menggunakan teknologi asing tetap diwajibkan menyerap komponen dalam negeri serta melibatkan pelaku usaha lokal.
Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa adopsi teknologi harus berjalan seiring dengan pemberdayaan industri manufaktur bangunan dan UMKM nasional.
“Kami menyambut baik kerja sama dengan Tiongkok di bidang perumahan. Namun kami tidak ingin hanya menjadi market, kami ingin menjadi mitra strategis yang sama-sama memberikan manfaat. Dalam setiap kerja sama yang dilakukan, kami juga ingin agar material bangunan dari dalam negeri dapat digunakan dan industri lokal ikut terlibat,” ujar Maruarar.
Baca Juga: Percepat Sertifikasi Tanah MBR, Tiga Kementerian Terbitkan SEB
Menteri Perumahan RRT Ni Hong menyambut positif pendekatan tersebut. Ia mengakui bahwa integrasi antara teknologi konstruksi efisien milik Tiongkok dengan kekuatan rantai pasok lokal Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan standar baru pembangunan rumah murah yang berkelanjutan.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com dan WA Chanel
