Saturday, July 2, 2022

Soal Insentif Pajak Properti, Ketua REI: Properti Bukan Hanya Soal Stimulus

Kendala lainnya adalah persoalan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), terutama terkait perubahan IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

- Advertisement -

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak untuk pembelian rumah baru. Sayangnya, kebijakan tersebut hanya berlaku selama enam bulan, sementara Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) telah mengajukan perpanjangan selama setahun atau hingga akhir tahun 2022.

Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida mengatakan, pengembang butuh waktu lebih lama dari 6 bulan untuk bisa bangun rumah.

Baca Juga: Insentif PPN Properti Diperpanjang Hingga Juni 2022, Begini Tanggapan Pengamat dan Pelaku Properti

“Bangun rumah butuh waktu sekitar 8 bulan. Tapi okelah, kita menunggu aturan selanjutnya termasuk melalui PMK-nya, seperti apa,” ujar Totok ketika dihubungi melalui telepon, beberapa hari lalu.

Totok mengutip data Kementerian PUPR melalui aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi untuk Pengembang) hingga November 2021, dimana yang mendaftar untuk realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP) sebanyak 55.000 lebih unit. Sebanyak 33.000 unit dari anggota REI dan sisanya dari asosiasi lain.

Surprise-nya sampai dengan hari ini, yang serius di SiKumbang hampir 30.062. Sementara yang sudah realisasi serah terima sampai Desember, sebanyak 5.894 unit,” terangnya.

Baca Juga: Tingkatkan Program Sejuta Rumah, Itu yang Diminta dari BP Tapera

Kendala lainnya, sebut Totok, adalah persoalan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), terutama terkait perubahan IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Seleksi di SiKumbang cukup ketat. Kata dia, IMB yang sudah lebih dari 5 tahun harus dilegalisir, padahal tidak ada expire-nya. Sementara, tidak semua pemda berkenan memberikan legalisir surat keterangan tersebut. Sedangkan yang mengurus izin baru yakni PBG, tidak ada satupun perda yang terbit di seluruh Indonesia.

“Jadi sejak 21 Oktober, belum ada PBG yang terbit, kecuali yang daerah rumah sederhana, beberapa hari belakangan ini ada 1, 2 yang terbit dengan menggratiskan sesuai surat edaran Mendagri. Yang lainnya masih menunda sehingga berdampak tidak bisa BAST (serah terima-red),” ungkapnya.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Resmikan Bendungan Randugunting

Sebab ketiga adalah filter dari perbankan yang masih sangat ketat. Sebabnya adalah 90 persen realisasi adalah melalui KPR (kredit pemilikan rumah), dimana mayoritas nasabahnya mengajukan restrukturisasi dalam rangka Covid-19.

“Jadi hal-hal ini sebenarnya yang harus diselesaikan bersama antara asosiasi dengan pemerintah. Tidak bisa asosiasi sendiri karena menyangkut regulasi. Kami menghimbau pemerintah bisa menyelesaikan ini, tidak bisa hanya dengan surat, tetapi harus dengan aksi pengawalan supaya daerah bisa melaksanakan,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan insentif PPN DTP Pembelian Rumah Baru sudah disetujui Presiden Joko Widodo untuk diperpanjang sampai Juni 2022.

Baca Juga: Samsung Home Hub Kelola Semua Pekerjaan Rumah Tangga dari Satu Perangkat Sentral

Namun demikian, insentif PPN DTP untuk 6 bulan di 2022 ini sedikit berbeda dengan tahun 2021 lalu, dimana besaran diskon PPN-nya dikurangi sebesar 50%.

Otomatis untuk rumah di bawah harga Rp2 miliar tidak lagi memiliki diskon PPN mencapai 100% tapi hanya 50%. Sementara untuk rumah di rentang harga Rp2-5 miliar hanya didiskon 25% yang tadinya 50%.

“Rumah Rp2 sampai Rp5 miliar sebesar 25%. Untuk itu, bisa diberikan kepada yang berkontrak di depan, sehingga ada waktu untuk membangun,” kata Airlangga.

Baca Juga: Segini Besaran Anggaran Ditjen Perumahan di 2022

Totok tidak mempersoalkan hal ini, namun kembali ditegaskan adalah soal aturan-aturan terkait lainnya, seperti PBG dan lainnya.

Untuk diketahui, PPN DTP yang diberlakukan pada tahun lalu berdampak cukup besar pada penjualan properti di Tanah Air.

“Secara total, terjadi kenaikan sebesar 15 persen lebih dibandingkan dengan tahun 2020 lalu,” ungkap Totok.

Untuk tahun 2022 ini, Totok yakin bisnis properti Indonesia akan lebih baik asalkan berbagai persoalan yang dikemukakan dapat dibenahi, terutama oleh pemerintah.

Baca Juga: Apartemen Skandinavia Catat Penjualan Positif, Begini Rencana dan Target Tahun 2022

“Properti ini sudah on the right track, tetapi kalau tidak didukung lainnya, tidak bisa. Jadi perlu kolaborasi bersama-sama, tidak hanya teori tetapi juga praktik di lapangan,” tegasnya.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

PROPERTI TV

BERITA TERBARU