PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bertemu dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Aryanto Wibowo di Kantor BPKP, Kamis (14/11). Pertemuan ini untuk berkoordinasi terkait sinkronisasi perencanaan program kerja 2025.
Wamen Diana mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk refocussing dimana pembangunan infrastruktur baru harus di-hold.
Baca Juga: Sharp Hydro Heroes Bangkitkan Semangat Bertani Generasi Muda untuk Masa Depan Pertanian Berkelanjutan
Kementerian PU diminta excersice kegiatan, yang luncuran harus dilanjutkan Sementara yang baru-baru diarahkan untuk swasembada pangan.
Ditambahkan Diana, Presiden Prabowo memerintahkan untuk melakukan review perencanaan kegiatan dengan BPKP.
“Untuk itu saya bersilaturahmi ke sini, berdiskusi dulu dengan Bapak Deputi, melakukan review yang akan menjadi dasar dari apa yang akan kita lakukan di 2025,” ujar Diana.
Pada TA 2025 Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk meningkatkan dukungan ketahanan pangan dan energi, renovasi prasarana sarana sekolah, dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.
Baca Juga: Sharp Hydro Heroes Bangkitkan Semangat Bertani Generasi Muda untuk Masa Depan Pertanian Berkelanjutan
Dalam pertemuan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Aryanto Wibowo meminta Kementerian PU untuk bisa berkomunikasi dan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian atau lembaga lain yang menjadi leading sector dan juga pemerintah daerah.
Menurut Aryanto, Kementerian PU ini sebetulnya bukan instansi pemegang program, lebih ke pendukung. Contoh swasembada pangan dukungannya apa.
Misalnya, bendungan ini oleh Kementerian PU sudah selesai dikerjakan, tetapi bangunan pendukungnya seperti irigasi belum jalan. Sehingga belum bisa dimanfaatkan. Kuncinya, koordinasi dengan Kementerian atau lembaga lain dan pemerintah daerah.
Perlunya sinkronisasi terutama terkait program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti swasembada pangan, swasembada energi, program hilirisasi dan pendidikan.
Baca Juga: Tingkatkan Irigasi Pertanian, Kementerian PU Percepat Konstruksi Dua Bendungan di Aceh
“Mohon disinkronkan program di Kementerian PU dengan program pemerintah. Kita harus tahu prioritas mana yang harus kita kejar, dengan uang yang terbatas kita optimalisasi yang mana,” tambah Aryanto.
Selain swasembada pangan, Kementerian PU turut berpartisipasi pada program swasembada energi melalui PLTM dan PLTS Terapung di bendungan.
Di bidang pendidikan, direncanakan pada TA 2025 Kementerian PU akan melakukan renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri dari 11.420 unit sekolah dan 22 unit perguruan tinggi.
Baca Juga: Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Bakal Terima Rumah Baru, Teknologi Pracetak RISHA

Di bidang kesehatan, Kementerian PU berpartisipasi menurunkan angka stunting melalui infrastruktur sanitasi dan air bersih.
Menurut Diana saat ini kementerian PU sedang menyusun rencana strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tengah disusun oleh Bappenas.
Baca Juga: Menteri PU Dody Dampingi Menko AHY Tinjau Inpres Jalan Daerah Bali
“Untuk mensinkronisasi sehingga di 2025 kita tidak meleset. Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan itu harus dilaksanakan supaya target rencana tidak meleset,” tegas Diana.
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon: 021-87971014
Ponsel: 0813 8225 4684
Email Redaksi: [email protected]
Email Iklan: [email protected]