PropertiTerkini.com, (JAKARTA ) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Kepala BPS serta Anggota DPR Komisi V menghadiri pertemuan di Wisma Mandiri 2 Lantai 21 untuk membahas penyempurnaan data dan pemerataan program renovasi rumah melalui BSPS di seluruh Indonesia.
Menurut Maruarar dengan dukungan penuh dari BPS, pemerintah ingin memastikan agar data baru termasuk data kemiskinan dan kondisi rumah dari Sensus Ekonomi 2026 menjadi dasar utama penyusunan target renovasi rumah.
“Papua dan Nusa Tenggara memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Ini harus menjadi perhatian khusus. Pemerintah pusat harus menunjukkan keberpihakan kepada wilayah yang sangat tertinggal, termasuk Papua dan NTT,” tegas Maruarar.
Maruarar juga menyoroti bahwa sejumlah wilayah perkotaan seperti Jakarta Utara (peringkat 6), Jakarta Selatan (10), dan Jakarta Barat (18) termasuk dalam 100 kabupaten atau kota dengan rasio gini tertinggi, yang menunjukkan ketimpangan signifikan dan perlu diintervensi.
Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa mulai tahun 2026, tidak boleh ada satu kabupaten pun yang tidak mendapatkan program renovasi rumah. Ia menyebut langkah ini sebagai perubahan besar dalam mendistribusikan bantuan sosial negara, yang memastikan pemerataan dan keadilan bagi seluruh daerah.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan bahwa ketidakakuratan data selama ini turut disebabkan oleh keterbatasan petugas statistik di lapangan. Ia meminta pendataan ke depan memastikan seluruh desa terjangkau agar tidak merugikan daerah.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
