Tuesday, January 31, 2023

Permudah Usaha Jasa Konstruksi, Pemerintah Beri Keringanan Izin Usaha Konstruksi

Gapensi berharap pemerintah dapat memberikan ruang kemudahan berusaha bagi para anggotanya.

- Advertisement -

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jasa sektor konstruksi bidang PUPR merupakan salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari terserapnya 94,21 persen anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2021. Dari total pagu anggaran Rp152,09 triliun, Kementerian PUPR berhasil menyerap Rp143,29 triliun.

Untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kementerian PUPR akan melakukan relaksasi izin berusaha. Demikian diungkapkan oleh Basuki pada pembukaan Mukernas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

Baca Juga: Perbaikan Tol Trans Sumatera Ditargetkan Selesai April 2022

Menurut Basuki, tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha.

“Tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” ujar Basuki.

Salah satu syarat yang akan direlaksasi, lanjut Basuki,  adalah perubahan reference aset dari tiga tahun menjadi 10 tahun. “Saya rasa ini masuk akal karena tiga tahun belakangan ini kita semua dilanda pandemi,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum Gapensi Iskandar Hartawi mengatakan, relaksasi ini sekaligus menjawab keresahan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gapensi.

Baca Juga: Dekoruma Experience Center Dago Bandung Hadirkan 25 Inspirasi Ruang Bergaya Japandi

“Kami harap pemerintah dapat memberikan ruang kemudahan berusaha bagi para anggota kami,” ujar Iskandar.

Di tengah masa pandemi yang belum kelihatan ujungnya, Kementerian PUPR terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya melalui penandatanganan hasil lelang dini yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022.

Penandatanganan ini terdiri dari sekitar 800 paket pekerjaan senilai Rp20 triliun. Proses lelang dini telah dilaksanakan sejak Oktober 2021.

Terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR bersama Gapensi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2021 baru kali ini investasi di luar Pulau Jawa jumlahnya lebih banyak dari Pulau Jawa yakni 52 persen. Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh hingga Papua merupakan instrumen untuk kemudian para investor mulai melirik.

Baca Juga: Jembatan Gantung Girpasang Hubungkan Dua Desa Terisolir

“Kita harus berikan applause kepada Menteri PUPR yang telah membangun infrastruktur sehingga sekarang investasi bisa masuk,” ujar Bahlil.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

BERITA TERBARU