Wednesday, February 8, 2023

Pemda DKI Jakarta Gandeng Pemerintah Pusat Bangun Sistem Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum perpipaan diharapkan mengurangi pengambilan air tanah di Jakarta yang dianggap menjadi ancaman penurunan permukaan tanah.

- Advertisement -

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani oleh “Sinergi Dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”.

MoU yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan ini disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin, (3/1/2022).

Baca Juga: Penyelesaian Infrastruktur SPAM Bandar Lampung Akan Layani 60 Ribu SR

Nota Kesepakatan mencakup rincian program, jangka waktu serta skema pembiayaan yang tepat. Menurut Luhut, meskipun kita semua terdampak Covid-19 sehingga kondisi fiskal terpengaruh, bukan berarti  harus berhenti untuk membangun dan melayani masyarakat.  “Nota Kesepakatan ini merupakan milestone yang penting untuk menjawab tantangan tersebut” ujar Luhut.

Saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi cakupan layanan seluas 64 persen, dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan.

Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.

Menurut Luhut, isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah, salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat.

Baca Juga: Bendungan Randugunting Siap Diresmikan Awal Januari 2022

Pemerintah merespon hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta. Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat.

Sementara itu, Menteri Basuki menegaskan kepastian penyediaan air minum ke semua lapisan masyarakat menjadi kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sekaligus salah satu solusi mencegah Jakarta tenggelam.

Kementerian PUPR berkomitmen untuk membangun tiga SPAM Regional melalui skema KPBU untuk mendukung pemenuhan cakupan pelayanan air minum di wilayah DKI Jakarta yaitu SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong yang saat ini telah berjalan, serta SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II masih dalam tahap penyiapan.

Baca Juga: Hingga 2021 Akumulasi Jalan Tol yang Sudah Beroperasi Mencapai 2.489,2 Km

“Dengan terbangunnya tiga SPAM Regional tersebut, diharapkan dapat menambah kapasitas suplai air minum Provinsi DKI Jakarta sebesar 9.254 liter per detik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sebesar 30 persen,” ujar Basuki.

Adapun Kementerian Dalam Negeri, disebut Tito, akan akan memberikan bantuan dalam bentuk dukungan regulasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Nota Kesepakatan tersebut dalam rangka pencapaian SPM melalui penyediaan air bersih sebagaimana amanat UU Nomor 23 tahun 2014.

Baca Juga: Ada KPR Sewa Beli, Solusi MBR Penghasilan Tidak Tetap

Anies Rasyid Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta mengatakan tahun 2030 Jakarta harus sudah mencapai 100 persen akses layanan air minum perpipaan. Pihaknya berterimakasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR yang berkomitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air minum sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat Jakarta, sekaligus solusi bagi pencegahan penurunan muka tanah di Jakarta.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

BERITA TERBARU