Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, mempercepat penanganan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi, serta memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat bertemu jajaran ADEKSI di Jakarta, Selasa, (10/11/2026).
Pertemuan ini juga membahas sinkronisasi regulasi, penguatan peran pemerintah daerah dan DPRD, serta pengembangan model penataan kawasan permukiman yang dapat direplikasi di berbagai kota.
Maruarar Sirait menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan dan kawasan permukiman membutuhkan perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel.
Melalui sinergi Kementerian PKP dan ADEKSI, penataan kawasan permukiman diharapkan tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak, tetapi juga menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat, tertata, dan berkelanjutan
“Aspek penting yang prinsipil dari program yang akan kita lakukan di antaranya konsep, regulasi, penerima manfaat, dan semua aspek teknis termasuk keuangan. Kami siap bekerja sama selama tujuannya baik dan tidak melanggar aturan,” ujar Maruarar.
Pengolahan Sampah Kota Depok
Sementara itu Ketua Umum ADEKSI, Danve Ishak Palit, menilai persoalan persampahan di perkotaan tidak hanya disebabkan oleh tingginya volume sampah, tetapi juga keterbatasan fasilitas penampungan dan pengolahan.
“Masalah yang terjadi di kota terkait sampah ini adalah jumlahnya pasti banyak, tetapi wadah pembuangannya terbatas. Maka dari itu harus dilakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi jumlahnya,” ujar Danve.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PKP bersama ADEKSI membahas berbagai kendala regulasi yang menghambat optimalisasi pengelolaan sampah di daerah. serta dukungan regulasi terhadap investasi teknologi pengolahan sampah modern, termasuk pemanfaatan sampah menjadi energi (waste-to-energy).
Kementerian PKP juga mendorong integrasi pengelolaan sampah dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Pengelolaan sampah diharapkan menjadi bagian dari perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sekaligus mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.
Dalam pertemuan tersebut, ADEKSI turut berbagi praktik pengelolaan sampah yang telah dikembangkan sejumlah pemerintah daerah. Kota Depok, misalnya, menerapkan pemilahan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember khusus untuk kemudian diolah melalui komposter maupun budidaya maggot.
“Hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, sedangkan residunya dikelola lebih lanjut. Pendekatan ini juga dikaitkan dengan insentif bagi masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan,” kata Danve.
Untuk sampah anorganik, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) guna mendorong kegiatan daur ulang.
ADEKSI juga menyampaikan kesiapan untuk mendorong pengembangan skema penyerapan hasil pengolahan sampah (offtaker) melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya untuk pemanfaatan kompos hasil pengolahan sampah organik.
Berbagai praktik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
