PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Pembukaan Konsultasi Regional (Konreg) sekaligus Penutupan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2024.
Tema yang diangkat “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Acara ini digelar di Jakarta, Kamis, (14/03/2024).
Baca Juga: Kolaborasi Kementerian PUPR dan BSI Dukung Program BSPS di Kalsel
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah yang hadir mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, terdapat beberapa target infrastruktur jangka panjang yang harus dipenuhi Kementerian PUPR.
Di antaranya, kapasitas tampung air sebesar 200 m3/kapita/tahun. Waktu tempuh lintas utama menjadi 1,25 jam/100km. Sekitar 70 persen jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman.
Terdapat 90 persen timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Sekitar 100 persen akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Serta 100 persen rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan 20 Ruas Inpres Jalan Daerah Jatim
Kemudian, dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR tahun 2025, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2025 merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya.
Hal ini dimaksudkan agar dapat mempercepat pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di periode awal pemerintahan yang baru.
Baca Juga: Popularitas Jakarta dan Tangerang dalam Pencarian Hunian Terus Meningkat
Kedua, tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode perencanaan jangka menengah 2025-2029. Target-target akan tercapai apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja keras, berkolaborasi, dan bersinergi bersama dalam pembangunan infrastruktur.
“Untuk itu, saya berharap kolaborasi pusat dan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan infrastruktur nasional yang akan ditetapkan dalam RPJPN 2045 dan RPJMN 2025-2029, serta dalam Renstra PUPR periode lima tahun mendatang,” kata Zainal Fatah.
Ketiga, untuk program dan kegiatan infrastruktur yang akan dibangun tahun 2025 agar dipastikan kesiapan readiness criteria pada tahun ini, seperti dukungan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pembangunan IKN dan daerah mitra IKN, pembangunan bendungan, jalan, serta infrastruktur permukiman dan perumahan.
Rancangan Major Project Infrastruktur Kementerian PUPR
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan mengatakan, telah dilaksanakan rangkaian Rakorbangwil sejak Desember 2023 hingga Desk Rakorbangwil pada 21-22 Februari 2024 untuk menyusun program atau kegiatan Tahun 2025.
Baca Juga: Sektor Properti 2024, Apakah Masih Sama dengan 2023? Begini Penjelasan JLL
Pada Desk tersebut, BPIW melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian atau lembaga terkait untuk membahas kawasan prioritas dan dukungan infrastruktur PUPR pada TA 2025.
Hasil Rakorbangwil menyepakati 15 Rancangan Major Project Infrastruktur PUPR baik yang bersifat kewilayahan maupun sektoral di 173 kawasan prioritas yang tersebar di 38 provinsi.
Adapun dukungan Major Project Infrastruktur PUPR yang disepakati pada TA 2025 berjumlah 805 kegiatan dengan indikasi pembiayaan sebesar Rp41,3 triliun.
Zainal berharap setelah tuntasnya Rakorbangwil, Konreg yang akan dilaksanakan mulai hari ini dapat menjadi forum diskusi dan pembahasan mendalam dalam rangka menjaring program dan kegiatan yang telah memenuhi readiness criteria dan kesesuaian terhadap rancangan major project hasil Rakorbangwil.
Baca Juga: Basuki Bersama Sri Mulyani Lantik Komisioner dan Deputi Komisioner Baru BP Tapera
Baca berita lainnya di GoogleNews
