PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wamen PKP, Fahri Hamzah menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP ke Kementerian Keuangan.
Setidaknya ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan serta kebutuhan dana yang diusulkan guna mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.
Baca Juga: Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Bakal Terima Rumah Baru, Teknologi Pracetak RISHA
“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP,” ujar Menteri Maruarar Sirait, saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, (15/11/2024).
Pada kesempatan itu, Maruarar meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.
Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Sharp Indonesia Sumbangkan Bantuan Rp100 Juta untuk Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi di NTT
Selain itu, Maruarar juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.
Saat ini jumlah anggaran yang tersedia hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan Kebutuhan Dana Pembangunan Rumah Rp53,6 triliun.
Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kementerian PKP berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP.
Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Baca Juga: Wamen Fahri Hamzah: PKP Siapkan Strategi Pembiayaan Program 3 Juta Rumah
Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Kementerian PUPR juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.
“Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP serta perubahan proporsi APBN dan bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi,” jelas Maruarar.
Baca Juga: Kementerian PU Gandeng BPKP Kawal Perencanaan Program Kerja 2025

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
Baca Juga: Metland Kertajati Segera Diluncurkan, Dua Proyek Menyusul: Metland Subang dan di Sulawesi
“Kami memberikan dukungan terhadap program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan,” kata Suahasil.
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon: 021-87971014
Ponsel: 0813 8225 4684
Email Redaksi: [email protected]
Email Iklan: [email protected]