PropertiTerkini.com, (JAYAPURA) — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Papua Raya resmi diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung target Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Menteri PKP Dorong Para Bupati Papua Pegunungan Optimalkan Program FLPP
Peluncuran dilakukan di Kampung Mosso, Jayapura, pada Minggu (21/6/2026), dengan melibatkan sejumlah kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga negara yang mendukung percepatan pembangunan perumahan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai peningkatan alokasi BSPS tahun ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menangani persoalan perumahan di wilayah timur Indonesia, khususnya kawasan perbatasan.
“Ini peningkatan yang luar biasa dari Pak Menteri Maruarar Sirait atas program bedah rumah dibanding tahun 2025, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan,” ujar Tito.
Data yang dipaparkan menunjukkan jumlah bantuan BSPS di Papua Raya mencapai 22.379 unit pada 2026. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya 1.656 unit.
Baca Juga: Rayakan Ulang Tahun ke-22, Pintu Baja Fortress Buka Cabang Pertama di Tanah Papua
Khusus untuk Provinsi Papua, alokasi BSPS mencapai 4.554 unit rumah, meningkat dari 851 unit pada tahun 2025.
Tantangan Rumah Tidak Layak Huni di Papua Masih Besar
Besarnya alokasi BSPS tidak terlepas dari tingginya kebutuhan perbaikan hunian di wilayah Papua Raya.
Menurut Tito, masih terdapat sekitar 71.500 rumah tidak layak huni di Provinsi Papua. Persentase rumah tidak layak huni bahkan mencapai 32,5 persen dari total rumah yang ada.
Kondisi yang lebih menantang ditemukan di Papua Pegunungan, di mana angka rumah tidak layak huni mendekati 80 persen.
“Artinya, di Provinsi Papua hampir satu dari tiga rumah masih tidak layak huni. Di Papua Pegunungan lebih berat lagi, hampir 80 persen. Ini menunjukkan tantangan perumahan di Papua Raya masih sangat besar,” kata Tito.
Baca Juga: Sukses Sulap Pekarangan Sekolah Jadi Kebun, Bosch Atasi Krisis Pangan di Papua
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap kawasan perbatasan. Dari total alokasi nasional BSPS sebanyak 400.000 unit pada tahun 2026, sebanyak 15.000 unit diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan negara.
Transparansi Pengadaan Material Jadi Sorotan
Selain peningkatan jumlah bantuan, pelaksanaan BSPS tahun ini juga mengedepankan transparansi dalam pengadaan material bangunan.
Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Material Tepat Waktu (PTT) yang memungkinkan proses pemilihan penyedia bahan bangunan dilakukan secara terbuka.
“Saya mengapresiasi keterbukaan anggaran yang dilakukan Kementerian PKP sehingga pemilihan toko penyedia bahan bangunan dilakukan secara terbuka melalui proses tender yang transparan,” ujar Tito.
Baca Juga: BSPS Satu Sumatera 2026 Resmi Dimulai, Lampung Dapat 10.000 Bantuan Rumah
Dukungan serupa datang dari Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Menurutnya, Program Tiga Juta Rumah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar target pembangunan dan peningkatan kualitas hunian dapat tercapai.
Amalia juga menyoroti partisipasi pelaku usaha lokal dalam penyediaan material bangunan. Melalui sistem PTT, sejumlah penyedia material masih melakukan negosiasi harga meski telah menjadi penawar terendah.
Efisiensi yang dihasilkan bahkan mencapai sekitar Rp3 juta per unit rumah, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan lebih optimal.
Pelaksanaan Fisik BSPS Papua Dimulai Akhir Juni
Dari sisi pelaksanaan, Kementerian PKP menargetkan pekerjaan fisik bedah rumah dapat berjalan dalam waktu relatif singkat.
Baca Juga: BSPS Majalengka 2026 Melonjak 4 Kali Lipat, 1.030 Rumah Warga Siap Dibedah
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi akan dimulai pada 30 Juni 2026.
“Kementerian PKP akan terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Penyelesaian program ditargetkan pada 24 Agustus 2026.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo berharap pelaksanaan BSPS turut membantu masyarakat di wilayah perbatasan yang masih menghadapi persoalan administrasi kependudukan.
Menurutnya, penyelesaian status kewarganegaraan sejumlah warga akan membantu penyaluran bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Bagi sektor perumahan nasional, peningkatan skala BSPS di Papua Raya menunjukkan bahwa agenda pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas hunian eksisting.
Baca Juga: BSPS Kalbar Melonjak, Kuota Rumah Subsidi Capai 22.000 Unit
Pendekatan ini dinilai penting untuk mempercepat pengurangan backlog kualitas rumah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com dan WA Chanel
