PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Sebanyak 20.000 rumah subsidi untuk buruh siap dialokasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) jelang Hari Buruh 1 Mei 2025.
Program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para buruh di Indonesia.
Baca Juga: Rumah Subsidi Driver Online: 2.000 Unit Siap Dibangun Lewat Kolaborasi Kementerian PKP dan GoTo
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan rumah subsidi ini adalah hadiah terbaik dari Presiden Prabowo Subianto untuk para buruh yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional.
“Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik Presiden Prabowo Subianto. Kami targetkan serah terima 100 unit rumah pertama pada 1 Mei 2025 nanti,” ujar Menteri Ara usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (10/4/2025).
Dalam arahannya, dikatakan Ara, Presiden Prabowo meminta agar pembangunan rumah subsidi tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga harus mengakomodasi kebutuhan buruh dan pekerja informal.
Baca Juga: Pemerintah Sediakan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, Berikut Kuota Rumah Subsidi Berdasarkan Profesi
Menteri PKP menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa negara harus hadir dalam menyediakan hunian layak huni dan berkualitas untuk semua golongan masyarakat, termasuk buruh.
“Kami akan pastikan kualitas dan lokasi rumah subsidi ini memenuhi standar. Ini adalah bagian dari program besar 3 Juta Rumah Rakyat yang dicanangkan Presiden, dan 20.000 unit untuk buruh ini menjadi prioritas,” tegas Maruarar.
Program ini akan memanfaatkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sehingga buruh dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah.
Hal ini sangat relevan bagi para pekerja yang kerap menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat kondisi kerja yang fluktuatif.
Rumah Subsidi untuk Buruh Jadi Simbol Penghargaan Negara
Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyambut baik kolaborasi antar kementerian ini. Menurutnya, ketersediaan rumah subsidi untuk buruh sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan para pekerja.
“Jumlah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ada 21, dan tentu banyak anggotanya yang mendambakan rumah layak. Terima kasih kepada semua pihak, terutama Kementerian PKP, BP Tapera, BTN dan BPS atas dukungannya,” katanya.
Baca Juga: 30 Ribu Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan Siap Disalurkan
Pentingnya lokasi yang strategis juga menjadi perhatian. Rumah subsidi akan disebar di 3–4 titik di sekitar Jakarta sebagai tahap awal, sebelum diperluas ke seluruh Indonesia. Pemilihan lokasi akan mempertimbangkan akses ke kawasan industri dan fasilitas umum.
Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekankan bahwa sistem pembiayaan melalui FLPP sudah terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk buruh.
“Melalui FLPP, para buruh bisa mendapatkan rumah dengan fasilitas yang layak, namun tetap terjangkau. Ini bukti nyata keberpihakan negara pada pekerja,” jelasnya.
Adapun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, peran data sangat vital agar program ini tepat sasaran. BPS akan mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data dari Kemensos dan Kemenaker.
“Data DTSEN akan kami rekonsiliasikan agar penerima rumah benar-benar dari kalangan buruh yang membutuhkan. Validasi ini penting agar kebijakan tidak salah sasaran,” katanya.
Baca Juga: Arab Saudi Buka Keran Investasi Properti Asing: Dilarang di Makkah-Madinah, Ini Syarat Lengkapnya!
Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari turut memuji pendekatan sistematis yang dilakukan oleh Menteri PKP. Ia menilai, untuk pertama kalinya ada perhatian serius terhadap proses seleksi pengembang dalam program perumahan.
“Ada sistem baru yang dibangun dengan pertimbangan teknis yang sangat matang. Ini hal yang fundamental dan belum pernah dilakukan sebelumnya,” ungkap Qodari.
Baca Juga: Menteri PKP Kawal Langsung Proses Ganti Rugi Konsumen Meikarta, Janji Tuntas dalam 4 Bulan
Apresiasi juga datang dari KSPSI. Ahmad Supriyadi, perwakilan serikat pekerja, berharap bahwa aksesibilitas lokasi rumah subsidi menjadi perhatian utama.
“Program ini luar biasa. Tapi kami harap lokasi rumah dekat kawasan kerja. Itu penting bagi efisiensi waktu dan ongkos kerja buruh,” tuntasnya.
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon/WA: 0813 8225 4684
Email Redaksi: redaksi@propertiterkini.com
Email Iklan: iklan@propertiterkini.com
