Sepanjang tahun 2018 dan 2019, pemerintah menargetkan penyelesaian 38 Proyek Strategis Nasional lainnya. Jumlah Proyek Strategis Nasional setelah dilakukannya evaluasi tahun ini adalah 222 proyek dan tiga program, dengan nilai keseluruhan Rp4.100 triliun.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla getol membangun berbagai sarana dan fasilitas infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang periode 2016-2017, pemerintah telah menyelesaikan 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan niai Rp94,8 triliun.
Baca Juga:
- Presiden Jokowi: Tol Gempas 2 Bisa Digunakan Saat Lebaran
- Pemerintah Bangun 204 Rumah Bagi Nelayan di Pangandaran
- Iwan Sunito: Pemerintah Bangun Infrastruktur, Harga Properti Naik Tajam
Dikutip dari akun resmi facebook milik Presiden Joko Widodo, sebanyak 20 proyek selesai dikerjakan pada tahun 2016 lalu. Diantaranya adalah bandara-bandara, seperti di Sentani di Jayapura, Juwata di Tarakan, Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Mutiara di Palu, Labuan Bajo di Pulau Komodo, serta pengembangan Bandara Soekarno-Hatta di Banten.
Selanjutnya, enam bendungan di Sabang, Pidie, Sumedang, Banyuwangi, Madura dan Buleleng. Juga Pelabuhan Kalibaru di Jakarta dan pos-pos perbatasan di Entikong di Kalimantan Barat, Mota’ain dan Motamassin di NTT, serta Skouw di Papua.
Sedangkan pada tahun 2017, proyek-proyek yang selesai dibangun diantaranya jalan-jalan tol di Jawa Barat dan Jawa Timur, Bandara Raden Inten II di Lampung, bendungan Teritip di Kaltim, saluran irigasi di Lampung, dan pos-pos lintas batas negara di Nanga Badau dan Aruk di Kalbar, dan Wini di NTT.
Sementara sepanjang tahun 2018 dan 2019, pemerintah menargetkan penyelesaian 38 Proyek Strategis Nasional lainnya. Jumlah Proyek Strategis Nasional setelah dilakukannya evaluasi tahun ini adalah 222 proyek dan tiga program, dengan nilai keseluruhan Rp4.100 triliun.
“Dalam rapat terbatas di Jakarta, Senin 16 April lalu, saya menekankan agar proyek-proyek strategis nasional yang belum rampung di tahun 2017 segera diselesaikan tahun ini. Begitu pula yang direncanakan untuk mulai dikerjakan 2018, betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan,” ujar Jokowi.
Pembiayaan PSN ini juga tidak hanya mengandalkan APBN semata, kata Jokowi, namun perlu terobosan skema pembiayaan alternatif yang mampu menarik minat para investor.
“Saya juga minta jangan semuanya dikerjakan oleh BUMN atau anak-anak BUMN tapi juga melibatkan sektor swasta, terutama yang berada di daerah,” kata Jokowi.
Pemerintah sudah menyelesaikan 30 proyek strategis nasional (PSN) selama periode 2016-2017 senilai Rp94,8 triliun. Sebanyak 20 proyek selesai tahun 2016, di antaranya bandara-bandara Sentani di Jayapura, Juwata di Tarakan, Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Mutiara di Palu, Labuan Bajo di Pulau Komodo serta pengembangan Bandara Soekarno-Hatta di Banten. Lalu, enam bendungan di Sabang, Pidie, Sumedang, Banyuwangi, Madura dan Buleleng. Juga Pelabuhan Kalibaru di Jakarta dan pos-pos perbatasan di Entikong di Kalimantan Barat, Mota’ain dan Motamassin di NTT, serta Skouw di Papua. Tahun 2017, proyek yang selesai di antaranya jalan-jalan tol di Jawa Barat dan Jawa Timur, Bandara Raden Inten II di Lampung, bendungan Teritip di Kaltim, saluran irigasi di Lampung, dan pos-pos lintas batas negara di Nanga Badau dan Aruk di Kalbar, dan Wini di NTT.Tahun 2018 dan 2019, pemerintah menargetkan penyelesaian 38 proyek strategis Nasional lainnya. Jumlah Proyek Strategis Nasional setelah dilakukannya evaluasi tahun ini adalah 222 proyek dan tiga program, dengan nilai keseluruhan Rp4.100 triliun.Dalam rapat terbatas di Jakarta, Senin 16 April lalu, saya menekankan agar proyek-proyek strategis nasional yang belum rampung di tahun 2017 segera diselesaikan tahun ini. Begitu pula yang direncanakan untuk mulai dikerjakan 2018, betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan.Pembiayaan PSN ini juga tidak hanya mengandalkan APBN semata, tapi perlu terobosan skema pembiayaan alternatif yang mampu menarik minat para investor. Saya juga minta jangan semuanya dikerjakan oleh BUMN atau anak-anak BUMN tapi juga melibatkan sektor swasta, terutama yang berada di daerah.
Posted by Presiden Joko Widodo on Sunday, 20 May 2018
