Sunday, September 19, 2021
Pasang Iklan disini ....

Menteri PUPR Sampaikan DIM Masalah RUU Perubahan Atas Undang-Undang Jalan kepada Komisi V DPR RI

Raker dengan Komisi V DPR RI, Menteri Basuki sampaikan DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004. Total sebanyak 904 DIM yang disampaikan.

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR-RI di Jakarta, Selasa (25/5/2021). Total sebanyak 904 DIM yang terdiri dari 564 DIM pada batang tubuh dan 340 DIM pada penjelasan telah ditelaah secara komprehensif.

Penyerahan DIM merupakan tindaklanjut Pandangan Presiden Joko Widodo atas RUU Perubahan tentang UU Jalan yang disampaikan oleh Menteri Basuki pada Raker bersama Komisi V, sehari sebelumnya.

Baca Juga: Perbaikan Drainase Jalan ke Area Bandara Juanda Surabaya Dipercepat

Menteri Basuki berharap kerja sama antara Pemerintah dengan Komisi V dalam pembahasan RUU ini dapat berjalan dengan baik demi mendapatkan UU tentang Jalan yang lebih baik.

“Kami percaya bahwa semangat dan tujuan kita (DPR dan Pemerintah-red) sama, untuk penyelenggaraan jalan di Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan, dan dapat menunjang kesejahteraan rakyat,” kata Basuki.

Draft awal RUU tentang Perubahan atas UU Jalan terdiri dari 12 Bab dan 84 pasal. Setelah dilakukan pembahasan internal Pemerintah, sistematika draft RUU berubah menjadi 13 Bab dan 85 pasal.

Secara rinci untuk setiap klasifikasi sesuai pandangan Presiden Jokowi adalah   penegasan atas sistem, fungsi dan wewenang penyelenggaraan jaringan jalan sebanyak 753 DIM, asas pembantuan pelaksanaan dan pendanaan penyelenggaraan jalan daerah sebanyak 8 DIM.

Baca Juga: Gandeng BNI, Kementerian PUPR Salurkan Dana BSPS di Riau

Selanjutnya ketentuan pengadaan tanah sebanyak 39 DIM, sistem data dan informasi sebanyak 18 DIM, partisipasi masyarakat sebanyak 16 DIM, penyidikan dan ketentuan pidana sebanyak 12 DIM, serta non-substansi (pembukaan dan penutup) sebanyak 58 DIM.

Klasifikasi Substansi Tetap sejumlah 614 DIM dapat diputuskan dalam Raker ini, sedangkan sisanya yang mencakup Klasifikasi Perubahan Substansi, Penambahan Substansi Baru, dan Substansi Dihapus  akan dibahas lebih lanjut melalui mekanisme Panitia Kerja (Panja).

“Jika masih ada keterkaitan dengan DIM lainnya, DIM yang tidak mengalami perubahan substansi/redaksional tetap dapat dibuka kembali untuk dibahas lebih lanjut di Panja,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Baca Juga: Menciptakan Infrastruktur Air yang Berkelanjutan dengan Kemitraan Strategis

Raker ditutup dengan pembentukan Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae. Dijadwalkan pembahasan RUU Perubahan atas UU Jalan akan dimulai pada 21 Juni 2021.

BERITA TERKAIT

PROPERTI TV

BERITA TERBARU