PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Sejuta Rumah Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit.
Capaian ini berasal dari kontribusi Kementerian PUPR seperti Direktorat Jenderal perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI).
Baca Juga: Huntap Tahap 3 Pasca Gempa Bumi Cianjur Siap Serah Terima
Kemudian dari Kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah, pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial dan masyarakat tersebut meliputi 1.010.142 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 207.652 unit non MBR.
Menurut Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
“Kami ingin masyarakat Indonesia bisa menempati hunian yang layak huni dan merasakan hasil pembangunan bidang infrastruktur dan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Iwan, di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Baca Juga: BP Tapera Siap Wujudkan Rumah Bagi ASN
Menurut Iwan, target capaian PSR Tahun 2023 dihitung berdasarkan capaian PSR tiga tahun ke belakang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV tahun 2022 lalu.
Pihaknya berharap capaiannya terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Masuki 2024, Ini Harapan Pengembang Perumahan Murah Bagi MBR
Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur mengatakan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, total capaian PSR Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit.
“Capaian tersebut terdiri dari kontribusi Kementerian PUPR (DJP dan DJPI) sebesar 396.943 unit,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Fitrah, juga berasal dari kementerian atau lembaga lain sebesar 45.505 unit, pemerintah daerah sebesar 94.586 unit, pengembang subsidi non FLPP sebesar 435.946 unit, dan juga corporate social responsibility (CSR) perumahan 7.500 unit, dan masyarakat sebanyak 29.662 unit.
Baca Juga: Program PSU Diharapkan Dorong Pengembang Bangun Rumah MBR
“Sedangkan rumah untuk non MBR berasal dari pengembang komersial sebesar 155.464 unit, dan masyarakat sebanyak 52.188 unit,” tambahnya.
Strategi Percepatan Pendataan PSR
Terkait dengan upaya strategi percepatan pendataan PSR tahun 2023, lanjut Fitrah Nur, pihaknya telah melaksanakan beberapa hal.
“Diantaranya mengembangkan sistem pendataan PSR online yang dapat diinput oleh pemerintah daerah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P), melakukan integrasi pendataan PSR dengan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG),” jelas Fitrah.
Selain itu juga melaksanakan koordinasi integrasi data terkait pembangunan rumah lintas kementerian atau lembaga dan lintas stakeholder.
Baca Juga: BP Tapera Gandeng 31 Bank, Salurkan Pembiayaan Rumah Subsidi di 2024
Kemudian menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendataan PSR untuk kolaborasi pendataan PSR bersama pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota, penanggung jawab pendataan perumahan di tiap BP2P, dan Tenaga Ahli Pendataan Perumahan (TAPP).
Serta melaksanakan rapat sinkronisasi data capaian akhir PSR Tahun 2023 dengan mengundang BP Tapera, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Unit Kerja di lingkungan DJP, dan seluruh Balai P2P.
Fitrah Nur yakin Program Sejuta Rumah merupakan salah satu kunci untuk penanganan kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan di Indonesia.
“Dari hasil Susenas tahun 2023 lalu backlog kepemilikan rumah mengalami penurunan dari 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit,” ungkapnya.
Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga.
Baca Juga: Inspirasi Dekorasi Rumah untuk Hadirkan Momen Manis di Rumah
“Kami juga akan terus mendorong program kolaborasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan dan kepedulian sosial dari pihak swasta di bidang perumahan agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni,” kata Fitrah.
Baca berita lainnya di GoogleNews
