PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh lagi dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan.
Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan dan swasembada pangan nasional di tengah tantangan keterbatasan lahan dan pertumbuhan penduduk yang pesat.
Baca Juga: Program Rumah Subsidi untuk Jurnalis Ditolak 3 Organisasi Pers
Dalam acara Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Menara Mandiri 1, Jakarta, Kamis (17/4/2025), Menteri Maruarar menyampaikan secara gamblang bahwa pemerintah tidak akan memberi izin penggunaan lahan sawah untuk pembangunan rumah.
“Lahan sawah tidak boleh digunakan untuk perumahan,” ujar Maruarar.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian PKP mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan perumahan dan kelestarian lahan pertanian produktif.
Meskipun pemerintah tengah menggencarkan Program 3 Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, Maruarar menekankan bahwa pembangunan rumah tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan bangsa.
Baca Juga: ASKO Luncurkan Sejumlah Produk Perlengkapan Rumah Tangga yang Inovatif
“Kementerian PKP memang mau membangun rumah buat rakyat, tapi juga mau ketahanan pangan tetap terjaga,” katanya.
Tantangan: Krisis Lahan di Tengah Program Perumahan Nasional
Alih fungsi lahan sawah untuk perumahan telah menjadi dilema di berbagai daerah. Maruarar menyadari bahwa keterbatasan lahan adalah tantangan nyata dalam program perumahan nasional.
Namun, solusi tidak bisa dicari dengan cara yang justru melemahkan sektor pangan nasional.
“Tantangan kita ke depan memang berat. Tapi jangan kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah,” ujarnya.
Baca Juga: Teknologi Hitachi Perkuat Energi Bersih di IKN: 10 MW Energi Surya Masuk IKN
“Kami khawatir soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun,” lanjut Menteri Ara.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran yang cukup mendalam dari pemerintah terhadap penurunan produktivitas pangan akibat alih fungsi lahan pertanian.
Maruarar menegaskan bahwa ketahanan pangan harus menjadi prioritas nasional, sejajar dengan penyediaan rumah rakyat.
Lahan Sawah untuk Perumahan Dilarang Demi Swasembada Pangan
Menteri Maruarar juga menyampaikan rencana aksi cepat untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian.
Salah satunya adalah dengan menjalin dialog langsung dengan para pengembang dan pemerintah daerah.
Baca Juga: F&B ID Hadirkan 4 Promo Hari Kartini 2025, Chatime Cuma Rp14.000
Fokus utama akan diarahkan pada wilayah Jawa Barat, di mana kasus alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan perumahan cukup signifikan.
“Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian, apalagi yang produktif,” tegasnya.
“Kami akan segera melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat. Saya juga akan mengundang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi,” ungkap Ara lebih lanjut.
Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan agar pengembangan perumahan tetap berjalan tanpa mengancam ketahanan pangan.
Komitmen ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan sektor vital lainnya.
Membangun Tanpa Menggusur Sawah
Pemerintah melalui Kementerian PKP akan terus mendorong pengembangan kawasan perumahan di lahan-lahan yang sesuai peruntukannya.
Pendekatan kolaboratif dengan pengembang, pemerintah daerah, serta kementerian terkait akan menjadi kunci utama.
Tujuannya adalah mencari lokasi alternatif yang layak dan strategis, namun tetap menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Maruarar pun membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para pelaku usaha properti agar tidak semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem pangan nasional.
“Kita semua harus mencari solusi terbaik supaya sektor pangan dan perumahan bisa maju,” tandasnya.
***
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon/WA: 0813 8225 4684
Email Redaksi: redaksi@propertiterkini.com
Email Iklan: iklan@propertiterkini.com
