Youtube Channel PT
Sunday, January 26, 2025
Iklan Youtube Properti Terkini

Kementerian PU Dorong Percepatan Infrastruktur Publik Dengan Skema EPC

Keunggulan skema EPC pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi sehingga lebih praktis.

PropertiTerkini.com, (TANGERANG) — Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) terus mendorong upaya percepatan penyediaan infrastruktur publik yang kebermanfaatannya dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

Salah satunya melalui pemilihan alternatif delivery system pekerjaan konstruksi yang terbaik guna memperoleh produk akhir yang eligible.

Baca Juga: Hadapi Tantangan Global, Jasa Konstruksi Dituntut Agile Dan Adaptif

Menurut Menteri PU, Dody Hanggodo, infrastruktur masih menjadi prioritas untuk menyokong perwujudan Asta Cita Presiden 2024-2029.

Swasembada pangan, energi dan air, tersedianya pelayanan kesehatan, penguatan pertahanan dan keamanan, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, dan program strategis lainnya tidak dapat terselenggara dengan baik tanpa dukungan infrastruktur.

Plt Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Dicki Rinaldi yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi mengatakan skema Engineering-Procurement-Construction (EPC) merupakan salah satu alternatif Project Delivery System (PDS) pekerjaan konstruksi terintegrasi yang saat ini banyak diterapkan di proyek-proyek migas.

Baca Juga: Cantiknya Pedestrian Kota Surakarta Setelah Ditata Kementerian PU

“Pada lingkup Kementerian PU, implementasi pekerjaan konstruksi terintegrasi masih didominasi skema design and build pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur dalam rangka event tingkat nasional maupun internasional serta pembangunan IKN” kata Dicki, dalam acara Konferensi Mengakselerasi Proyek Konstruksi: Implementasi Engineering, Procurement, Construction (EPC) untuk Masa Depan di ICE-BSD, Kamis (7/11/2024).

Keunggulan skema pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah kepraktisannya, karena owner hanya berurusan dengan satu penyedia jasa saja yang bertanggung jawab atas desain, pengadaan dan atau konstruksi dari proyek yang akan dibangun.

Dalam pembangunan infrastruktur nasional, para penyedia jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memiliki kemampuan terkait teknis pekerjaan, manajemen proyek, proses pengadaan dan kontrak, kemampuan keuangan yang stabil serta komitmen terhadap kualitas.

Baca Juga: Kementerian PUPR Rampungkan 7 Ruas Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jambi

Seluruh mitra jasa konstruksi harus bisa menjadi inkubator pembinaan dan pengembangan kapasitas dan daya saing para Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

infrastruktur, kementerian pupr, kementerian pu, jasa konstruksi
Proyek jalan tol. (Foto: Dok. PUPR)

Kunci keberhasilan pembinaan konstruksi bukan hanya milik pemerintah, melainkan juga semua stakeholder melalui peran dan fungsinya masing-masing. Sehingga diharapkan melalui konferensi ini, seluruh mitra jasa konstruksi dapat memperkuat komitmennya untuk terus membangun ekosistem usaha yang berintegritas, profesional dan menjunjung tinggi etika bisnis.

Baca Juga: Keunggulan Laser Garis Hijau Bosch: Teknologi Terbaru untuk Presisi Optimal di Konstruksi dan Interior

“Saya juga mengajak seluruh stakeholder jasa konstruksi untuk berdiskusi agar terjadi proses knowledge sharing tentang apakah EPC dapat diterapkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik,” kata Dicki.

Baca berita lainnya di GoogleNews

———
KONTAK REDAKSI:
Telepon: 021-87971014
Ponsel: 0813 8225 4684
Email Redaksi: [email protected]
Email Iklan: [email protected]

- Advertisement -
Demo Below News

BERITA TERKAIT

Mesin Cuci Sharp Terbaru
Klaster Lily, Paramount Petals

BERITA TERBARU

Demo Half Page