PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Harga rusun subsidi berpeluang menjadi lebih terjangkau setelah PT Lippo Cikarang Tbk menghibahkan lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, kepada pemerintah.
Bukan hanya menambah cadangan lahan untuk Program 3 Juta Rumah, hibah tersebut juga berpotensi menghilangkan salah satu komponen biaya terbesar dalam pembangunan hunian, yakni harga tanah.
Baca Juga: Rusun Subsidi Meikarta Rp16 Triliun Dimulai: Target 141.000 Unit, Dorong Program 3 Juta Rumah
Dalam industri properti, biaya pengadaan lahan selama ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong harga rumah terus meningkat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut porsi harga tanah dapat mencapai sekitar 30 hingga 40 persen dari total harga sebuah hunian.
Artinya, ketika tanah diperoleh melalui skema hibah, biaya tersebut tidak lagi dibebankan ke harga jual. Dampaknya, rumah susun subsidi yang dibangun di atas lahan tersebut berpotensi dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan proyek yang harus membeli lahan secara komersial.
Harga Lebih Terjangkau, Daya Beli Masyarakat Bisa Meningkat
Lahan hibah dari Lippo Cikarang telah berstatus clear and clean dan selanjutnya akan dialihkan menjadi aset negara melalui Kementerian Keuangan. Setelah itu, aset tersebut akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang akan membangun rumah susun subsidi.
Baca Juga: Menteri PKP Bersama CEO Lippo Group Bahas KUR Perumahan Dan Progres Meikarta
Skema tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk menjaga keterjangkauan harga hunian, terutama di kawasan perkotaan yang harga lahannya terus meningkat.
Selain mengurangi biaya pembangunan, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Salah satunya adalah opsi tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 40 tahun dengan bunga berjenjang, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah memiliki lebih banyak pilihan sesuai kemampuan mencicil.
Kombinasi antara harga rumah yang lebih rendah dan tenor kredit yang lebih panjang diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Pemerintah Dorong Model Kolaborasi dengan Swasta
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menilai hibah lahan tersebut menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung penyediaan rumah rakyat.
Baca Juga: Rusun Paniki Dua Dibanderol Rp450 Ribu, Ini Hitung-hitungan Kelayakannya
“Tentu dari anggaran negara kita sangat apresiasi terhadap itikad baik dari Lippo untuk menghibahkan tanahnya. Ini sejalan dengan program perumahan, yaitu gotong royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Sri Haryati.
Menurutnya, ketika harga tanah tidak lagi masuk dalam komponen harga jual, rusun subsidi akan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bagaimana pengusaha-pengusaha yang sudah sukses peduli. Istilah Pak Menteri adalah ‘berbagi-nomics’. Kemudian memberikan lahannya untuk bisa dibangun rumah susun, sehingga nanti harga yang terbentuk itu dikecualikan dari harga tanah. Sehingga harga rusunnya menjadi lebih affordable untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
ATR/BPN Percepat Proses Hibah
Agar pembangunan dapat segera dimulai, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mempercepat penyelesaian administrasi hibah.
Baca Juga: Kota Bandung Siapkan Lahan Untuk Bangun 1 Tower Rusun
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk memastikan proses hibah berjalan sesuai ketentuan.
“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Lippo Cikarang atas komitmen hibah lahan ini. Mudah-mudahan langkah ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh pihak swasta lainnya. Karena itu, kami berkomitmen mempercepat proses hibah agar para pihak yang ingin membantu pemerintah tidak kapok akibat proses yang terlalu lama,” kata Nusron.
Ia optimistis seluruh proses administrasi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap.
Bisa Menjadi Model Baru Penyediaan Hunian
Hibah lahan seluas 30 hektare di Meikarta bukan hanya berdampak pada proyek yang akan dibangun di lokasi tersebut. Skema ini juga membuka peluang lahirnya model kolaborasi baru antara pemerintah dan pengembang dalam penyediaan rumah terjangkau.
Baca Juga: Rumah Subsidi Kini Makin Mudah Diakses, Menteri PKP Ajak Masyarakat Manfaatkan FLPP
Di tengah harga lahan perkotaan yang terus meningkat, kontribusi swasta melalui penyediaan lahan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan biaya pembangunan tanpa mengurangi kualitas hunian.
Jika pola serupa diikuti pengembang lain, target penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi dicapai dengan biaya yang lebih efisien sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah di berbagai kota.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com dan WA Chanel
