Khusus untuk sertifikat tanah di Jawa Barat, pemerintah menargetkan pada tahun ini akan menyerahkan sebanyak 1,2 juta sertifikat, hampir 10 kali lipat dibanding biasanya.
Pemerintah terus berupaya mengejar target pemberian sertifikat tanah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Subang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan agar seluruh Warga Negara Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat yang memiliki tanah agar juga memiliki bukti hukum atas tanah tersebut, yakni berupa sertifikat.
Baca Juga:
- Mendarat Perdana, Jokowi: Bandara Kertajati Akan Terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban
- Jokowi: Jalan Tol Bocimi Seharusnya Sudah Selesai Dari Dulu, Kenapa Belum Maju Satu Meter pun?
- Jokowi: Dua Tahun, 30 Proyek Strategis Nasional Rampung
Adapun target pemberian sertifikat yang ditargetkan pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun lalu sebanyak 5 juta sertifikat sedangkan untuk 2018 sebanyak 7 juta dan 2019 sejumlah 9 juta sertifikat.
“Yang diberikan pada hari ini sebanyak 5.000 sertifikat, yang dihadirkan di sini 3.250 orang. Dan untuk diketahui bahwa ini benar-benar sertifikat yang kita serahkan,” ujar Jokowi saat menghadiri penyerahan 5.000 Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Pamanukan, Kabupaten Subang, Rabu (6/6/2018).
Khusus untuk sertifikat di Jawa Barat, pemerintah menargetkan pada tahun ini akan menyerahkan sebanyak 1,2 juta sertifikat, hampir 10 kali lipat dibanding biasanya.
“Tahun depan, targetnya 1,5 juta sertifikat harus keluar dan tahun depannya lagi, seluruh Jawa Barat targetnya semua telah memegang tanda bukti hak hukum atas tanah, yaitu sertifikat,” tegas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, pemberian sertifikat harus cepat, untuk menghindari persoalan sengketa lahan dan tanah.
“Ada sengketa tanah rakyat dengan rakyat ada, rakyat dengan tetangga ada, rakyat dengan pemerintah ada, rakyat dengan BUMN ada. Dimana-mana di semua provinsi ada semuanya enggak di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, NTB, semuanya ada,” kata Presiden Jokowi.
