PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kabar baik bagi masyarakat Indonesia! PT Dana Kini Finance, yang merupakan bagian dari Kawan Lama Group, resmi meluncurkan aplikasi Danakini Finance pada 10 Desember 2024, lalu.
Qatar Dukung Program 3 Juta Rumah
PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Qatar sepakat melakukan kerjasama pengembangan proyek hunian perumahan sebanyak satu juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan. Adanya dukungan investasi dari pemerintah Qatar ini diharapkan mampu mendorong capaian Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Jadi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ini merupakan kerjasama antar pemerintah guna pembangunan proyek hunian sebanyak satu juta unit untuk masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai menandatangani MoU dengan Yang Mulia Sheikh Abdulazis bin Abdulrahman Al Thani tentang Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Maruarar mengatakan, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan lahan negara yang ada sebagai lokasi pembangunan proyek hunian untuk masyarakat.
“Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN-red) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan dan Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ujar Maruarar.
Kementerian PKP, diberikan target untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang ada, dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah ada sekitar 40 ribu rumah yang dibangun di lapangan. Kementerian PKP juga berharap dari kerjasama pengembangan proyek hunian satu juta unit ini secara tidak langsung mendorong Program 3 Juta Rumah di Indonesia.
Yang Mulia Sheikh Abdulazis bin Abdulrahman Al Thani yang juga merupakan Investor Perumahan/SHK serta anggota dari keluarga berkuasa Kerajaan Qatar mengaku siap mendukung proyek Pembangunan perumahan di Indonesia. Adanya hubungan erat antar pemerintah ini tentunya dapat mendorong investasi di Indonesia.
“Investor dari Qatar melalui grup yang saya miliki siap datang ke Indonesia untuk membantu sektor sosial khususnya perumahan untuk masyarakat dan akan bekerja secara professional. Kami juga berharap dukungan Presiden dan masyarakat bisa mendorong pelaksanaan pembangunan sukses di lapangan,” ujar Yang Mulia Sheikh Abdulazis.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan sangat senang dengan adanya kerjasama antar pemerintah ini. “Saya sebagai Ketua Satgas Perumahan ikut susun kebijakan pemerintah. Hari ini kita saksikan penandatanganan kerjasama Indonesia dan Qatar dan Indonesia yang diwakili Menteri PKP dan kita harap dalam waktu singkat bisa mulai proyek pertama,” kata Hashim.
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon: 021-87971014
Ponsel: 0813 8225 4684
Email Redaksi: redaksi@propertiterkini.com
Email Iklan: iklan@propertiterkini.com
Rapat Kabinet Terbatas, Kementerian PKP Akan Mempercepat Pembangunan Perumahan Untuk MBR
PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025). Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Maruarar mengatakan, sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
Terkait soal lahan, lanjut Maruarar, lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang.
Berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan.
Selain skema penyediaan lahan, pemerintah juga akan membuat skema pembiayaan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya yang memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan agar memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah.
Menurut Maruarar Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.
“Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” kata Maruarar.
Maruarar juga memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar nol persen, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan perizinan PBG sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, menurutnya di Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam.
Selain itu Maruarar menyampaikan juga kebijakan penghapusan PPN selama 6 bulan di tahun 2025 untuk rumah di bawah Rp2 miliar. “Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat,” ujar Maruarar.
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon: 021-87971014
Ponsel: 0813 8225 4684
Email Redaksi: redaksi@propertiterkini.com
Email Iklan: iklan@propertiterkini.com
Kementerian PKP Ajak ITB Kerja Sama Menata Kawasan Kota Bandung
PropertiTerkini.com, (BANDUNG ) — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) saat ini tengah melakukan penjajakan kerja sama terkait perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam penataan sejumlah kawasan di Kota Bandung. Hal itu diperlukan agar masyarakat ke depan dapat tinggal di kawasan yang tertata dengan baik dan pemerintah daerah juga mampu menyediakan hunian layak.
Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah saat melakukan diskusi dengan jajaran akademisi Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) di Kampus ITB, Bandung, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah sebab masyarakat yang akan terdampak.
Untuk itu, Fahri meminta agar institusi pendidikan di daerah juga bisa berperan aktif dalam melakukan riset serta pengabdian masyrakat terkait program penatataan kawasan permukiman.
Menurut Fahri, Kementerian PKP siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.
“ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerjasama dengan baik. Masyarakat layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat,” kata Fahri.
Fahri mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat.
Kementerian PKP juga siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya. Hal itu dilakukan setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau illegal.
Hal itu tentunya berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat dan nantinya investor juga dapat mengelola kawasan komersial yang ada. Sedangkan pihak kampus ITB bisa pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau memindahkan masyarakat ke hunian transit selama proses pembangunan berlangsung.
Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai dibiarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi.
Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi Wakil Dekan Bidang Akademik SAPPK ITB, Aswin Indraprastha, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung.
“Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat,” kata Haryo.
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon: 021-87971014
Ponsel: 0813 8225 4684
Email Redaksi: redaksi@propertiterkini.com
Email Iklan: iklan@propertiterkini.com
Ponsel Lipat Huawei Melonjak di 2024: Dominasi Pasar dengan Inovasi Teknologi
PropertiTerkini.com, (DUBAI) — Para pakar teknologi sepakat bahwa Huawei terus menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu inovator terkemuka di dunia. Keberhasilan Huawei dalam mengembangkan teknologi baru, termasuk ponsel lipat, semakin memperkuat dominasinya di pasar global.
Tantangan dan Peluang Industri Baja di Tahun 2025: 5 Fakta Penting yang Harus Anda Ketahui
PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Industri baja Indonesia menghadapi tahun 2025 dengan tantangan global sekaligus peluang besar yang berpotensi mendorong sektor konstruksi domestik.
Kementerian PKP Siap Bantu Pembangunan Rumah dan Penataan Kawasan Pesisir Kepri
PropertiTerkini.com, (JAKARTA ) — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad di Jakarta, Jumat (3/1/2025). Dalam pertemuan tersebut Wamen Fahri menyatakan, Kementerian PKP berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.
Menurut Fahri, di Indonesia ada sekitar 12.000 desa yang berada di pesisir di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kepulauan Riau. Kepri ini tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global. Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor.
Perubahan perbaikan hunian, lanjut Fahri, harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik. Tujuannya mengubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus.
Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.
“Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir,” kata Fahri.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.
Menurut Ansar, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari. Mudah-mudahan ini jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR.
Baca berita lainnya di GoogleNews
———
KONTAK REDAKSI:
Telepon: 021-87971014
Ponsel: 0813 8225 4684
Email Redaksi: redaksi@propertiterkini.com
Email Iklan: iklan@propertiterkini.com
Townhouse di Bali: Tren Hunian Modern yang Semakin Diminati di Tahun 2025
PropertiTerkini.com, (BALI) — Townhouse di Bali kini menjadi tren yang menarik perhatian, baik dari segi investasi maupun gaya hidup.
Hisense Pamerkan Teknologi Masa Depan di CES 2025: “AI Your Life” Jadi Sorotan Utama
PropertiTerkini.com, (QINGDAO, Tiongkok) — Hisense akan membawa visi besar tentang kehidupan pintar ke CES 2025 dengan kampanye “AI Your Life.”
Pan Pacific Hotels Group Cetak Sejarah dengan Sertifikasi GSTC di Oseania
PropertiTerkini.com, (SINGAPURA) — Pan Pacific Hotels Group (PPHG) mencatatkan sejarah baru dengan menjadi grup perhotelan pertama di Oseania yang memperoleh sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC) untuk seluruh hotelnya di Australia.
