PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Program BSPS Kalbar melonjak signifikan pada 2026 setelah pemerintah meningkatkan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini berdampak langsung pada ribuan keluarga yang membutuhkan perbaikan rumah maupun akses hunian terjangkau di Kalimantan Barat.
Baca Juga: Program BSPS Tahun 2026 Diharapkan Terjadi Pemerataan Renovasi Rumah di Semua Kabupaten
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan bahwa jumlah rumah yang akan mendapat bantuan perbaikan melalui program BSPS di Kalimantan Barat naik drastis dari 3.096 unit pada 2025 menjadi 13.800 unit pada 2026.
“Tahun lalu jumlah rumah yang dibedah di Kalbar sebanyak 3.096 unit, dan tahun ini (2026) meningkat menjadi 13.800 unit. Ini kenaikan yang luar biasa dan harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah,” ujar Maruarar saat menghadiri acara Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (4/3/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah, serta perwakilan dari BP Tapera, SMF, PNM, dan BRI.
Selain program BSPS, pemerintah juga menaikkan kuota rumah subsidi di Kalimantan Barat dari 8.957 unit menjadi 22.000 unit pada 2026.
“Tadi Pak Sekda minta 20 ribu rumah subsidi, saya tambahkan menjadi 22 ribu. Ini karena sektor perumahan memiliki efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, melibatkan tukang, toko bangunan, warung, hingga sektor jasa lainnya,” kata Maruarar.
Baca Juga: Tenor Cicilan Rumah Subsidi 30 Tahun: Solusi Bebaskan MBR dari Cicilan Mahal!
Peningkatan kuota ini dinilai menjadi peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah melalui skema KPR subsidi, yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan rumah pertama di Indonesia.
Namun pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan data penerima program agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran.
Program BSPS Kalbar 2026 Dorong Ekonomi Rakyat
Maruarar menekankan bahwa percepatan program BSPS membutuhkan dukungan data yang akurat dari pemerintah daerah. Data usulan penerima harus berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang telah diverifikasi.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat menyerahkan data tersebut maksimal satu minggu sejak pengumuman program untuk dimasukkan ke dalam Sibaru (Sistem Informasi Bantuan Perumahan).
Selain soal data, pemerintah pusat juga mendorong kebijakan pro rakyat di daerah, khususnya terkait biaya perizinan pembangunan rumah.
Baca Juga: Tren Pasar Properti 2026: Peta Panas Serapan Rumah dari Tangerang ke Bekasi Terkuak
“Saya minta dalam tiga hari ke depan semua kota dan kabupaten di Kalbar yang belum menerapkan PBG dan BPHTB gratis segera menjalankannya. Kalau belum jalan, umumkan Pemda mana yang belum melaksanakan kebijakan pro rakyat ini,” tegas Maruarar.
Kebijakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan BPHTB gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dinilai dapat menurunkan biaya pembangunan rumah sekaligus mempercepat realisasi program hunian layak.
Dari perspektif pasar properti, kebijakan ini juga membuka peluang peningkatan pembangunan rumah sederhana oleh pengembang lokal yang selama ini menghadapi hambatan biaya perizinan.
Meski demikian, beberapa catatan penting tetap perlu diperhatikan, antara lain validitas data penerima bantuan, kesiapan pemerintah daerah, serta kemampuan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan secara cepat dan tepat sasaran.
Pembiayaan Mikro dan KUR Perumahan Dipercepat
Selain bantuan rumah dan subsidi, pemerintah juga menyoroti pentingnya akses pembiayaan mikro untuk mendukung sektor perumahan rakyat.
Baca Juga: Penataan Kawasan Kumuh di Lampung Jadi Prioritas Utama Menteri PKP
Maruarar mengapresiasi kontribusi BRI, PNM Mekaar, dan lembaga keuangan lain dalam menyalurkan pembiayaan mikro yang membantu masyarakat meningkatkan kapasitas ekonomi.
Ia menyebut bahwa dari total sekitar Rp5 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan, sekitar 55 persen disalurkan oleh BRI.
“Dari total sekitar Rp5 triliun KUR perumahan, 55 persen disalurkan oleh BRI. Saya apresiasi kerja kerasnya, semoga bisa lebih cepat dan mudah dibandingkan rentenir. Bunganya sudah rendah, jadi tinggal percepat pelayanannya,” tambah Maruarar.
Pemerintah juga meminta agar kegiatan sosialisasi KUR di daerah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi langsung disertai dengan transaksi pembiayaan agar dampaknya lebih nyata bagi masyarakat.
Menurut Maruarar, program perumahan rakyat memiliki multiplier effect yang luas karena menggerakkan banyak sektor ekonomi sekaligus.
Baca Juga: Di Tengah Pasar Moderat, Gading Serpong Tetap Jadi Pilihan Rasional Investor Properti
“Rumah subsidi dan BSPS bukan hanya menyediakan tempat tinggal layak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Ini program gotong royong yang efeknya nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com
