PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DKI Jakarta. Adapun alokasi BSPS di Jakarta akan ditingkatkan secara signifikan dari 158 unit pada tahun ini menjadi 2.000 unit pada tahun depan. Hal ini dikemukakan oleh Maruarar dalam kunjungan kerjanya ke Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (13/11/2025).
Menurut Maruarar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 209.000 kepala keluarga di Jakarta yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Dalam kenjunguna tersebut Maruarar yang didampingi oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, meninjau langsung dua rumah warga penerima manfaat BSPS di Kelurahan Cawang yang tengah dalam proses perbaikan.
Pelaksanaan BSPS di DKI Jakarta tahun 2025 mencakup pemerataan di seluruh wilayah kota administrasi. Kecamatan Kebayoran Lama tercatat memiliki penerima terbanyak dengan 29 calon penerima.
Disusul Jagakarsa 23 penerima, serta Kramat Jati dan Cipayung masing-masing 13 penerima. Program ini dirancang agar tidak hanya menyentuh angka statistik, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung.
Sementara itu, di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, terdapat 13 keluarga penerima manfaat (KPM) yang lolos verifikasi administrasi dan siap menerima bantuan.
Penerima BSPS Rumah Semi Permanen
Sebagian besar penerima berasal dari kawasan padat penduduk dengan rumah semi permanen dan struktur bangunan yang rapuh. Bantuan BSPS di wilayah ini akan difokuskan untuk memperkuat struktur bangunan, memperbaiki sanitasi, dan meningkatkan ketahanan rumah terhadap bencana.
Maruarar menegaskan bahwa program BSPS bukan sekadar memberikan bantuan material, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat dalam memperbaiki rumahnya sendiri. “Kami ingin masyarakat ikut terlibat, gotong royong memperbaiki rumahnya, bukan hanya menerima bantuan. Karena BSPS ini adalah program partisipatif,” ucap Maruarar.
Ia juga meminta kolaborasi yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan BSPS. “Saya dengar dari Pak Kelik tadi bahwa tidak ada anggaran APBD untuk renovasi rumah rakyat di Jakarta. Karena itu, saya minta kerja samanya agar pemerintah pusat dan daerah bisa saling memperkuat,” kata Maruarar.
Maruarar menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam membenahi kawasan kumuh di Jakarta. Selain memperbaiki rumah warga, pemerintah juga akan mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui kerja sama dengan lembaga seperti SMF dan PNM untuk memberdayakan masyarakat, terutama ibu-ibu yang berdagang di rumah. “Rumah yang layak harus jadi titik awal kebangkitan ekonomi rakyat,” ujar Maruarar.
Sementara itu Kelik Indriyanto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas perhatian terhadap masyarakat di permukiman padat Jakarta. Pihak Pemprov siap membantu dari sisi perbaikan sarana dan prasarana lingkungan seperti jalan kampung dan drainase.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
