PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Universitas Indonesia (UI) untuk memperkuat program pembangunan perumahan melalui kerjasama strategis. Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP dan UI sebagai dasar penguatan kajian, riset, dan pendampingan teknis berbagai program perumahan, Selasa (28/10/2025).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa tahun depan 80 persen anggaran Kementerian PKP akan difokuskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
“Kita perlu evaluasi dari sisi legal, teknis, dan pemberdayaan agar pelaksanaan BSPS semakin efektif. Mulai Februari 2026 program ini harus sudah berjalan optimal,” ujar Maruarar.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi pada tahun ini dan jumlah yang sama untuk tahun depan. Kajian hukum juga tengah disiapkan untuk memperkuat payung hukum program rumah subsidi sebagai program andalan kementerian.
Rusun di Perkotaan
Maruarar juga mengungkapkan rencana pengembangan rumah subsidi dalam bentuk rumah susun (rusun) untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki rumah di kawasan perkotaan.
“Banyak warga yang ingin rumah subsidi di tengah kota. Karena itu, kami menyiapkan skema rumah subsidi vertikal dengan pilot project di Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Medan. Kami mohon bantuan kajian dari UI agar aspek teknis dan kebijakannya semakin matang,” ujar Maruarar.
Kerja sama dengan UI juga akan mencakup evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan. Maruarar bahkan membuka peluang untuk melakukan pertemuan daring secara rutin dengan tim akademik UI dan tenaga teknis di lapangan.
“Kami butuh masukan tajam dari UI, termasuk survei sampling agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi nyata di masyarakat,” ungkap Maruarar .
Sementara itu Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian PKP. Selama tiga bulan terakhir UI telah membahas ruang lingkup kerja sama ini.
“MoU ini menjadi payung hukum untuk kerja sama lebih detail antara Kementerian PKP dan UI, termasuk melalui Lembaga Teknologi dan Lembaga Pendidikan Ekonomi Masyarakat (LPM) yang akan menindaklanjuti program-program lanjutan. Kami akan menjaga kepercayaan ini dan memastikan hasil kajian kami memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Heri Hermansyah.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
