PropertiTerkini.com, (LAMPUNG) — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Satu Sumatera resmi diluncurkan di Provinsi Lampung, Kamis (7/5/2026). Program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu difokuskan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai daerah di Sumatera.
Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait. Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menyebut program BSPS bukan sekadar bantuan renovasi rumah, tetapi juga ikut menghidupkan ekonomi masyarakat di daerah.
Baca Juga: Kementerian PKP Percepat Bedah Rumah di Kaltim, Target 3.000 Unit pada 2026
“BSPS bukan hanya memperbaiki rumah masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Ada tukang bangunan, toko material, UMKM, hingga tenaga kerja lokal yang ikut merasakan manfaatnya,” ujar Maruarar.
Tahun ini alokasi BSPS di wilayah Sumatera naik cukup tajam. Pada 2025 jumlah bantuan tercatat sebanyak 10.477 unit, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 61.215 unit.
Khusus Provinsi Lampung, kenaikannya juga cukup signifikan. Dari sebelumnya 2.390 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026.
Kenaikan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah mempercepat pengurangan RTLH, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak memadai.
Baca Juga: Bersama REI, Fortress Dorong Hunian Ramah Lingkungan Lewat Gerakan 1 Juta Pohon
Dalam rangkaian kegiatan peluncuran, pemerintah juga menggelar Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat di Desa Lematang.
Tender dilakukan untuk 16 penerima bantuan dengan total anggaran Rp280 juta. Dari proses tersebut diperoleh efisiensi sebesar 3,23 persen atau sekitar Rp9.044.000.
Dana hasil penghematan nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tambahan bahan bangunan.
“Setiap rupiah yang bisa dihemat harus kembali untuk rakyat agar kualitas rumah semakin baik,” kata Maruarar.
Skema seperti ini mulai banyak diterapkan dalam program BSPS karena dianggap lebih transparan sekaligus memberi ruang bagi masyarakat memilih toko material dengan harga paling efisien.
Baca Juga: Akad Massal KPR Sejahtera BCA Sasar Pekerja Sektor Informal di Tiga Lokasi
RTLH di Lampung 467 Ribu, Pemprov Dukung BSPS Satu Sumatera
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan jumlah rumah tidak layak huni di Lampung masih cukup tinggi.
Menurut data BPS, RTLH di provinsi tersebut mencapai sekitar 467 ribu unit.
Amalia mengatakan calon penerima bantuan BSPS yang diusulkan sudah sesuai sasaran karena berasal dari kelompok masyarakat Desil 1 atau 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional.
“Program ini sangat penting karena benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” ujar Amalia.
Kelompok Desil 1 sendiri umumnya masuk kategori masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan dukungan pemerintah, termasuk dalam pemenuhan hunian layak.
Baca Juga: Aset Lelang BSI di Rumah123 Tawarkan Efisiensi Harga Hingga 79,6%, Solusi Jitu Dapat Hunian Murah
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan BSPS di wilayahnya.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat penanganan RTLH sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program BSPS selama ini memang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah secara bertahap dengan pola swadaya.
Baca Juga: Rusun Paniki Dua Dibanderol Rp450 Ribu, Ini Hitung-hitungan Kelayakannya
Selain mendorong kualitas hunian, program tersebut juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal karena pembangunan dilakukan menggunakan tenaga dan material di sekitar wilayah penerima bantuan.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com dan WA Chanel
