PropertiTerkini.com, (JAKARTA ) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan di Kantor Menteri PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah topik terkait dukungan anggaran dan pembiayaan di sektor perumahan.
Dalam kesempatan tersebut Maruarar memaparkan penyerapan anggaran di Kementerian PKP. Pihaknya menjanjikan penyerapan hingga Desember 2025 akhir itu paling tidak 96 persen akan tercapai.
Masalah lain yang disampaikan kepada Menkeu adalah soal Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang menjadi keluhan pengembang. Maruarar berharap Purbaya berkenan untuk membantu kebijakan dengan OJK, sehingga nanti dari segi demand perumahan bisa terselesaikan.
“Hari Senin pekan depan sudah akan di-follow up dan dijadwalkan Kamis nya akan ketemu dengan OJK.,” kata Maruarar.
Maruarar juga menyampaikan tindak lanjut usulan pemanfaatan lahan milik negara termasuk lahan sitaan Kejaksaan yang di bawah pengelolaan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu untuk segera dapat dimanfaatkan bagi pembangunan hunian.
“Terus terang kami selama ini ingin memanfaatkan aset-aset dari negara. Pak Menkeu langsung siapkan 3 lokasi. Saya juga akan berkirim surat malam ini ke Kejaksaan,” ujar Maruarar.
Maruarar juga mengucapkan terima kasih kepada Menkeu atas dukungannya dengan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi tetap 5 persen.
“Juga terima kasih karena kuota untuk rumah subsidi tahun depan 350.000 unit. Tahun ini kita ada 45.000 unit program renovasi rumah oleh negara (BSPS) dan tahun depan alokasi anggaran naik untuk 400.000 unit BSPS,” kata Maruarar.
Diputihkan Pinjaman Sampai Rp1 Juta
Sementara itu Purbaya menyampaikan, dirinya yakin dengan kerja sama, semua problem-problem antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. “Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu,” ujarnya.
Terkait solusi atas SLIK OJK Purbaya mengatakan sudah meminta kepada BP Tapera untuk melakukan pendataan calon debitur KPR yang terhambat karena memiliki pinjaman sampai Rp1 juta untuk nantinya dapat diputihkan.
“Apa betul ada 100 ribu lebih orang yang seperti itu. Komisioner BP Tapera bilang 100 ribu lebih artinya kalau diputihkan di bawah Rp 1 juta, dan katanya pengembangnya mau bayar, itu bagus. Minggu depan Kamis mungkin saya akan ke OJK sehingga diharapkan sudah clear bisa apa tidak, harusnya bisa,” jelas Purbaya.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
