PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penggunaan Katalog Elektronik atau e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mendukung PBJ Pemerintah yang terbuka, efisien, cepat dan mudah. Untuk itu, Kementerian PUPR kembali melakukan penandatanganan Kontrak Payung Katalog Elektronik (e-katalog) Sektoral Bidang Bina Marga bersama 28 penyedia produk pada Kamis (23/12/2021).
Menurut Yudha Mediawan, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, penandatanganan kontrak payung e-katalog sektoral kali ini dikhususkan pada Subbidang Jembatan Rangka Baja Panrl Darurat, Jembatan Gantung, dan Preservasi Jalan. Dengan ditandatanganinya kontrak payung e-katalog sektoral pada sub-bidang tersebut akan memberikan kemudahan kepada para penyelenggara pemeliharaan jalan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan jalan terutama saat dalam keadaan darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
Baca Juga: Homestay Mandalika Siap Dukung Ajang MotoGP 2022
Dengan menggunakan e-katalog sektoral ini, lanjut Yudha, pembelian alat serta pengadaan jasa untuk pemeliharaan atau preservasi jalan dapat dilakukan tanpa harus menunggu dengan jangka waktu yang lama seperti halnya lewat proses lelang. Jika rata-rata tercepat 37 hari atau bisa bahkan sampai tiga bulan, dengan e-katalog bisa langsung dipilih sesuai yang ada di daftar, karena sifatnya untuk pengadaan kebutuhan yang berulang, misalnya, seperti pembelian alat berat, termasuk pemeliharaan jalan.
Implementasi pengadaan barang dan jasa yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan bidang jasa konstruksi yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Melalui e-katalog sektoral ini, juga menjadi dukungan Kementerian PUPR pada upaya pencegahan korupsi melalui Rencana Aksi Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, atau STRANAS-PK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Perpres no. 54 tahun 2018 yang salah satu fokusnya pada bidang keuangan negara.
Ada 28 penyedia jasa yang melakukan penandatanganan kali ini sudah terverifikasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yakni PT Wiratama Globalindo Jaya, PT Bukaka Teknik Utama, Tbk, PT Bakrie Metal Industries, PT Karunia Berca Indonesia, PT Rajawali Sakti Utama, PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi, PT Trimurti Perkasa, PT Ayu Septa Perdana.
Baca Juga: Bukit Podomoro Business Park di Bukit Podomoro Jakarta Resmi Diluncurkan, Mulai Rp3,8 Miliar
PT Lawang Agung, PT Trie Mukty Pertama Putra, PT Selo Sakti Perkasa, PT Prima Mixindo Utama, CV Makmur Sentosa, PT Biro A.S.R.I, PT Sumber Wijaya Sakti Mgl l, PT Karya Adi Kencana, PT Bumi Panen Makmur, PT Surya Karya Setiabudi, PT Suradi Sejahtera Raya, PT Selo Adikarto, PT Liman Jaya Trans Mix, PT Puncak Jaya Konstruksi, CV Agung Podomoro, PT Aset Prima Tama, PT Kesawa Karya Abadi, PT Jayapura Pasifik Permai, PT Citra Salim Serasi, dan PT Indo Papua.
Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyo menyambut baik kembali bertambahnya jumlah penyedia barang atau jasa yang masuk dalam e-katalog sektoral Kementerian PUPR, terlebih dengan hampir seluruhnya merupakan penyedia produk dalam negeri.
Baca Juga: Meski Baru Diluncurkan, Konsumen Antusias Sambut Manhattan District di Gading Serpong
“Ke depan, kita akan prioritaskan terus produk dalam negeri, terlebih jika sudah ada produk sejenisnya di dalam negeri. Namun jika harus produk impor karena tidak ada produk sejenis di dalam negeri, kita dorong untuk buat pabrik di Indonesia,” kata Yulianto.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
