PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Penataan kawasan kumuh kini menjadi fokus utama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) demi menghadirkan hunian layak bagi masyarakat di Provinsi Lampung.
Isu krusial yang dihadapi saat ini adalah tingginya angka kemiskinan di wilayah perkotaan yang berbanding lurus dengan menjamurnya pemukiman tidak layak huni.
Langkah ini menjadi sangat penting karena kualitas hunian yang buruk berdampak langsung pada kesehatan dan produktivitas warga.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penanganan ini tidak bisa dilakukan secara parsial.
Dampak dari program ini akan menyasar langsung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini tinggal di lingkungan padat dan kumuh.
Dengan integrasi dana dari APBN, APBD, hingga CSR, targetnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus mandiri secara finansial.
Program ini melibatkan skema pembiayaan beragam, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Untuk kisaran nilai, program BSPS biasanya memberikan bantuan stimulan sekitar Rp20 juta per unit untuk renovasi, namun dalam kolaborasi ini akan diperkuat dengan akses modal usaha.
Catatan pentingnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada profiling data warga yang akurat agar bantuan tepat sasaran.
“Saya sarankan agar daerah paling miskin di Kota Lampung menjadi prioritas. Sebagian pembiayaan bisa dari CSR dan BSPS, sekaligus PNM Mekar untuk membina ekonominya. Syukur-syukur ada dukungan dari APBD. Percuma kalau rumahnya direnovasi, tapi ekonominya tidak mandiri,” tegas Maruarar saat menyiapkan program kolaboratif tersebut.
Sinergi Lintas Sektor untuk Penataan Kawasan Kumuh yang Mandiri
Model kolaborasi ini menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) serta perbankan seperti BTN dan BRI untuk memastikan warga tidak hanya mendapat dinding rumah yang kokoh.
Dalam dua minggu ke depan, proses profiling akan dilakukan di Lampung guna memetakan potensi ekonomi warga.
Hal ini dilakukan agar rumah bukan sekadar tempat berteduh, melainkan juga pusat produktivitas bagi keluarga.
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan dukungannya terhadap ekosistem perumahan yang terintegrasi ini.
Menurutnya, di Provinsi Lampung sudah terdapat basis nasabah yang kuat yang bisa disinergikan dengan program perumahan.
Penekanan utama adalah bagaimana hunian tersebut mampu menopang usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat setempat.
“Perlu ada penopang tambahan agar rumah juga bisa menjadi tempat usaha, membangun kemandirian ekonomi. Di Provinsi Lampung sendiri, sudah ada 650.000 ibu-ibu nasabah PNM Mekar,” jelas Arief mengenai komitmennya dalam memperkuat ekonomi warga terdampak.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengapresiasi langkah konkret ini sebagai solusi atas keterbatasan lahan di wilayahnya.
Ia menyebutkan bahwa ide pembangunan rumah susun subsidi juga menjadi opsi yang sangat relevan untuk Kota Bandar Lampung.
Melalui sinergi ini, diharapkan wajah kota berubah dari kumuh menjadi kawasan yang tertata rapi dan memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Program yang ditawarkan sangat komprehensif untuk penataan kawasan kumuh. Ide Pak Menteri soal rumah susun subsidi juga sangat relevan untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di Kota Bandar Lampung yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi,” pungkas Rahmat Mirzani.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com
