PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian PUPR melaksanakan penandatanganan Kontrak Paket Tender atau Seleksi Dini Tahun Anggaran (TA) 2022, Senin (24/1/2022) di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.
Total anggaran yang dikelola Kementerian PUPR TA 2022 adalah sebesar Rp100,6 triliun, dan sejak Oktober 2021 lalu telah dilaksanakan tender atau seleksi dini sejumlah 2.092 paket dengan nilai pagu sebesar Rp35,1 triliun.
Baca Juga: Iwan Sunito: Pelajaran Utama Dalam Hidup Adalah Bagaimana Kita Bangkit dari Keterpurukan
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga saat ini Kementerian PUPR telah menyelesaikan 838 paket senilai Rp17,5 triliun dengan rincian 43 paket pekerjaan dengan nilai Rp220 miliar telah terkontrak pada akhir bulan Desember 2020, dan 795 paket pekerjaan dengan nilai Rp17,36 triliun telah selesai proses tender atau seleksi dan siap dilakukan penandatanganan.
Rencana penyelesaian terhadap sisa paket tender atau seleksi dini TA 2022 yang sedang berjalan akan diselesaikan sebanyak 671 paket senilai Rp10,68 triliun pada akhir Januari 2022 dan 583 paket senilai Rp6,91 triliun pada akhir Februari 2022.
“Diperkirakan dengan jumlah paket tersebut penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2022 akan mencapai Rp7,34 triliun atau sebesar 7,30 persen,” ujar Basuki.
Baca Juga: Program BSPS Siap Renovasi Kawasan Kumuh di Surakarta
Di tempat yang sama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dengan dilaksanakannya lelang dini ini akan mendukung upaya peningkatan ekonomi nasional melalui optimalisasi belanja APBN khususnya pada kuartal I tahun 2022.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen maka pada kuartal pertama harus bisa tercapai minimal 5 persen. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi Kementerian PUPR yang konsisten melakukan pelelangan dini setiap tahun. Semoga bisa dicontoh oleh kementerian dan pemerintah daerah lainnya.
Pelaksanaan penandatangan dilakukan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dari Balai Kementerian PUPR yang berada di 34 Provinsi.
Baca Juga: 2022, Pasar Properti Indonesia Bangkit dan Bergeliat
Proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan melalui beberapa metode antara lain tender atau seleksi dan e-katalog sektoral PUPR. Sehingga menjamin proses yang transparan, efektif, dan efisien. Cara ini diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja APBN untuk mendorong roda perekonomian nasional.
Dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan realisasi belanja, Kementerian PUPR memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem e-Monitoring, serta pemanfaatan e-katalog sektoral Kementerian PUPR. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan tetap mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM.
Baca Juga: Sambut KTT G20 Bali Terus Berbenah Dengan Sejumlah Infrastruktur
Pada tahun 2022, Kementerian PUPR akan melaksanakan Kebijakan Pelaksanaan Program TA 2022 yaitu penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), mendukung infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo, pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT), Optimalisasi Pemeliharaan Operasi dan Rehabilitasi (OPOR), serta antisipasi penanganan bencana La Nina.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
