PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan menambah alokasi penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Sulawesi Tengah.
Penambahan dilakukan terhadap 961 unit rumah di lima kabupaten. Sebelumnya alokasi jumlah Program BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 4.000 unit. Adanya penambahan 961 unit rumah tersebut akan menambah jumlah alokasi Program BSPS di Sulawesi Tengah menjadi 4.961 unit.
Kelima Kabupaten yang mendapatkan tambahan alokasi Program BSPS tersebut antara lain Kabupaten Parigi Moutong (200 unit), Kabupaten Banggai (300 unit), Kabupaten Banggai Kepulauan (125 unit), Kabupaten Morowali Utara (236 unit) dan Kabupaten Morowali (100 unit).
Secara total jumlah bantuan yang disalurkan Kementerian PUPR untuk Program BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak Rp86,81 miliar. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik Program BSPS di Sulawesi Tengah sudah mencapai 76,04 persen dan diharapkan rampung pada akhir tahun ini
Bentuk bantuan BSPS yang diberikan tidak berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun. Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp17,5 juta.
Sebagai informasi, Program BSPS atau bedah rumah tersebut diselenggarakan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya, untuk memberikan kesempatan kerja bagi MBR yang terdampak pandemi, sekaligus meningkatkan kualitas rumah mereka.
Tahun ini, alokasi anggaran BSPS oleh Kementerian PUPR adalah sebesar Rp4,68 triliun. Tercatat hingga 18 September 2020, realisasi BSPS tersebut sudah mencapai 84,3 persen atau senilai Rp3,95 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 252.443 orang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, program BSPS dengan metode PKT bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus juga untuk mengurangi angka pengangguran.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki, belum lama ini.
