PropertiTerkini.com, (BANDA ACEH ) — Pemerintah menegaskan kesiapan penuh untuk mempercepat pembangunan huntap (hunian tetap) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah. Proses pembangunan disebut telah memasuki tahap akhir dan siap dieksekusi secara masif pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Baca Juga: Permen PKP 18/2025: 4 Poin Penting Atur Perizinan, Pengawasan, dan Sanksi Usaha Perumahan
Menurut Maruarar, seluruh tahapan krusial pembangunan huntap telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari penetapan lokasi clear and clean, pendataan by name by address (BNBA), penyusunan detail engineering design (DED), hingga proses lelang dan pembangunan fisik.
“Kami sudah siap. Saat ini kami berada di tahap paling ujung, yaitu pembangunan hunian tetap,” ujar Maruarar.
Berdasarkan data terakhir per Jumat, 9 Januari 2026, total rumah terdampak bencana di tiga provinsi mencapai sekitar 189.308 unit.
Di Provinsi Aceh, tercatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 unit hanyut.
Sementara di Sumatera Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 unit hanyut.
Baca Juga: Dirjen Kawasan Permukiman Siap Bangun Huntap Bagi Korban Bencana di Sumatera Barat
Adapun di Sumatera Barat tercatat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 unit hanyut.
Data tersebut menjadi dasar perencanaan pembangunan huntap yang akan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan prioritas wilayah paling siap secara administratif dan teknis.
Maruarar menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi di sejumlah titik strategis. Di Provinsi Aceh, terdapat 153 lahan rencana lokasi, yang berasal dari:
Pemerintah daerah: 41 lahan
Lahan negara: 9 lahan
BUMN/BUMD: 30 lahan
Swasta: 56 lahan
Tahap identifikasi: 17 lahan
Baca Juga: 1.464 Bisnis Baru Tumbuh, Kawasan Maggiore Gading Serpong Kian Fenomenal Jadi Magnet Investasi
Sementara itu, di Sumatera Utara tersedia 16 lokasi, dan di Sumatera Barat 28 lokasi. Total luas lahan yang disiapkan mencapai 473 hektare di Aceh, 58 hektare di Sumatera Utara, dan 53 hektare di Sumatera Barat.
Tiga Kriteria Utama Lokasi Pembangunan Huntap dan Target Mulai Konstruksi
Dalam pembangunan huntap, Maruarar menegaskan pemerintah menetapkan tiga kriteria utama yang tidak bisa ditawar.
Pertama, lokasi harus aman dari potensi bencana lanjutan, seperti banjir, tsunami, maupun longsor.
Kedua, lahan harus clear secara hukum dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Ketiga, lokasi huntap harus dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat, seperti ladang, tempat kerja, sekolah, dan pasar.
“Kami ingin masyarakat bisa melanjutkan kehidupan secara normal, bukan sekadar pindah rumah,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi, Maruarar mengusulkan agar proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip percepatan.
Baca Juga: Strategi KPR Pasutri Baru: 5 Langkah Cerdas Atur Keuangan demi Rumah Pertama
Pemerintah menargetkan pembangunan fisik huntap sudah bisa dimulai Februari 2026.
“Kami siap memulai dari Aceh Tamiang, yang sudah lebih dulu mengirimkan surat kesiapan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional sebagai rujukan utama, guna memastikan akurasi, transparansi, dan kecepatan dalam penanganan pascabencana.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com
