Saturday, July 26, 2025
Pintu Baja Fortress, Canggih untuk Keamanan Rumah Maksimal

BERITA TERKAIT

Pameran Teknologi Pendinginan, Ventilasi, Pemanas, dan Efisiensi Energi (Refrigeration & HVAC Indonesia)

Lawan Kemiskinan, Kementerian PUPR Salurkan Program PKT Cipta Karya dan Perumahan

Penanganan kemiskinan dilakukan pada 514 kabupaten atau kota hingga tahun 2024. Program perumahan lewat BSPS.

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berkomitmen mendukung terwujudnya percepatan penanganan miskin ekstrem di Tanah Air. Penanganan dilakukan melalui pendekatan penataan kawasan secara terpadu yang dilaksanakan secara bertahap pada 514 kabupaten atau kota hingga tahun 2024.

Penanganan kemiskinan ekstrem itu dilaksanakan melalui perencanaan terpadu oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang ditindaklanjuti oleh program-program bidang cipta karya dan perumahan.

Baca Juga: Mahakam The Signature JGC Hadirkan 6 Konsep Hunian Masa Kini

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi dasar dalam penajaman lokus penanganan kemiskinan ekstrem untuk mengidentifikasi kecamatan hingga level desa atau kelurahan dan RT/RW.

“Data BKKBN memuat informasi tiga indikator terkait infrastruktur PUPR yakni akses sumber air minum utama, akses sanitasi, dan rumah tidak layak huni,” kata Basuki saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Pada tahun 2022, dukungan penanganan kemiskinan ekstrem Kementerian PUPR meliputi 212 kabupaten atau kota prioritas melalui program Padat Karya Tunai (PKT) reguler bidang Cipta Karya atau permukiman terdiri dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), ditambah program bidang Perumahan yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Baca Juga: Acian Kedap Air Hydrostop, Solusi Atasi Dinding Lembab

Sebelumnya secara bertahap telah dilaksanakan di 35 kabupaten atau kota prioritas pada 2021 dan ditargetkan hingga 2023-2024 tersalurkan secara nasional sebanyak 514 kota atau kabupaten.

“Saat ini sedang dilakukan pendalaman atas kesiapan lokasi atau sasaran dan jenis penanganannya yang direncanakan pelaksanaan fisiknya mulai Juni 2022,” ujar Basuki.

Dukungan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Kementerian PUPR bertujuan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Baca Juga: Iwan Sunito: Semua Diawali Oleh Satu Mimpi

Sementara penyediaan rumah layak huni melalui BPSP merupakan bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya dengan penerima yang memenuhi beberapa persyaratan di antaranya belum memiliki rumah.

*** Baca berita lainnya di GoogleNews
——— KONTAK REDAKSI:
Telepon/WA: 0821 2543 0279
Email Redaksi: redaksi@propertiterkini.com
Email Iklan: iklan@propertiterkini.com
ICBT 2025: Pameran Teknologi Pemeliharaan Fasilitas, Smart Building, dan Sustainability

BERITA TERBARU

Demo Half Page