PropertiTerkini.com, (TERNATE) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan evaluasi dan percepatan pembangunan program perumahan di wilayah Indonesia timur. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerataan pembangunan sekaligus menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Menurut Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, evaluasi pelaksanaan program pembangunan Tahun Anggaran 2022 dan percepatan program Tahun Anggaran 2023 sangat diperlukan agar Program Sejuta Rumah di daerah wilayah Indonesia timur bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga: Program Sejuta Rumah Capai 979.592 Unit Hingga Oktober 2022
“Pembangunan infrastruktur dan perumahan di wilayah Indonesia timur merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui belanja APBN,” ujar Iwan, saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Serta Penyiapan Program Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2023 di Wilayah III (Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua) di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (17/11/2022).
Dalam percepatan program perumahan tahun 2022, lanjut Iwan, perlu diperhatikan beberapa hal di antaranya adanya perhatian pemerintah dalam anggaran perumahan yang awalnya Rp5,1 triliun menjadi Rp7,95 triliun, termasuk juga anggaran loan dari luar negeri. Selain itu, progres keuangan Direktorat Jenderal Perumahan sampai hari ini secara realtime 78,61 persen dan capaian pembangunan fisik perumahan di lapangan 74,30 persen.
“Kami optimis capaian fisik pembangunan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan baik berupa rusun, rumah khusus, Prasarana Sarana dana Utilitas (PSU) rumah bersubsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bisa maksimal hingga akhir tahun,” ujar Iwan.
Baca Juga: Apersi DidorongTingkatkan Pembangunan Rumah MBR
Sektor perumahan diharapkan dapat tetap bertahan dalam kondisi perekonomian pasca pandemi dan mengantisipasi dampak resesi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mempercepat penyaluran APBN untuk pembangunan agar daya beli masyarakat juga meningkat dan membuka lapangan pekerjaan di sektor perumahan serta menggerakkan sektor industri.
Menurut Iwan, Kementerian PUPR juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan di setiap provinsi. Sehingga pemangku kepentingan bidang perumahan bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pembangunan rumah di daerah.
Sementara itu menurut Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Edward Abdurrahman, kegiatan Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2022 serta Penyiapan Program Direktorat Jenderal Perumahan TA 2023 bertujuan untuk percepatan progres pelaksanaan kegiatan 2022 dan percepatan persiapan 2023.
Baca Juga: Infrastruktur dan Perumahan Terus Dibangun di Kota Sofifi
Identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan dengan melakukan Penelaahan atas penyusunan dokumen RKA-K/L dan dokumen sumber serta dokumen pendukung terkait, percepatan serah terima aset, percepatan tindak lanjut penyelesaian hasil temuan BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal, sosialisasi produk hukum Ditjen Perumahan dan sosialisasi penyelenggaraan e-katalog sektor perumahan serta Pemantapan program TA 2023.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
