PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan meminta para praktisi, mantan birokrat pemerintah serta para pengembang perumahan yang termasuk dalam The Housing and Urban Development (HUD) Institute untuk memberikan dukungan serta kontribusi nyata dalam program perumahan dan perkotaan bagi masyarakat di Indonesia.
Hal itu dikarenakan tantangan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah perumahan ke depan semakin besar karena jumlah penduduk yang semakin banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Program Sejuta Rumah Tahun 2022 Capai 1.117.491 Unit
“Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk The HUD Institute yang ke 12 tahun. Ke depan The HUD Institute harus mampu memberikan masukan dan kontribusi nyata dalam program perumahan bagi masyarakat di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat menghadiri Tasyakuran The HUD Institute ke 12 di Jakarta, Sabtu (14/1/2023).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indo esia, Suharso Monoarfa, Ketua Umum The HUD Institute, Zukfi Syarif Koto, serta perwakilan pejabat dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Pengembang Perumahan serta pemerintah daerah.
Iwan menerangkan, ada sejumlah isu utama yang dihadapi saat ini oleh bangsa Indonesia dalam sektor perumahan. Pertama adalah jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni masih sekitar 50 sampai 60 persen. Pemerintah menarget pada 2024 ke depan jumlahnya bisa mencapai 70 persen.
Baca Juga: Kementerian PUPR Lakukan Groundbreaking Huntap di Kota Palu
“Tugas ini tidak mudah karena pertumbuhan rumah tangga baru di Indonesia mencapai 3,2 juta dan adanya pengaruh kondisi perekonomian Indonesia,” katanya
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, naik turun kelayakan hunian juga terpengaruh pada status kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan kolaborasi beberapa program lintas sektor. Pemerintah juga harus menangani pembangunan di IKN sebagai upaya untuk menata permukiman sekaligus mendorong investasi di Indonesia.
“Adanya pembiayaan kreatif serta pendanaan alternatif cari dan potensi kolaborasi program perumahan serta CSR untuk perumahan juga diperlukan. Pemda ke depan juga tidak harus menggantungkan pembangunan perumahan dari dana APBN,” harapnya.
Baca Juga: Kementerian PUPR Resmikan Rusun STAI Mempawah di Kalimantan Barat
Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute, Adrinof Chaniago menerangkan, tema yang diangkat dalam Tasyakuran The HUD Institute ke 12 tahun adalah Simpul Kolaborasi Untuk Hunian Madani, Layak dan Terjangkau.
Adapun sejumlah kegiatan yang dilaksanakan antara lain Ziarah ke Makam Pahlawan Tokoh Pendiri Pimpinan Pemerintahan yang mengurus bidang perumahan dan perkotaan di Kalibata serta Tasyakuran dalam rangka 12 Tahun The HUD Institute.
“The HUD Institute atau Lembaga Pengembangan Perumahan dan Perkotaan siap memberikan masukan kepada pemerintah agar mampu memberikan perhatian khusus pada program perumahan dan perkotaan. Kami juga siap bekerjasama untuk saling berbagi pandangan perspektif karena kalau bicara tentang urusan perumahan dan perkotaan sangat kompleks,” katanya.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
