PropertiTerkini.com, (DEPOK) — Pemerintah mendorong percepatan pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di Kota Depok.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau lahan milik negara yang disiapkan untuk proyek tersebut, pada Sabtu (7/3/2026).
Baca Juga: Harga Rumah di Bekasi dan Depok Naik Lagi, Masihkah Worth It untuk Investasi di 2026?
Peninjauan dilakukan bersama Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah serta Inspektur Jenderal dan Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Komunikasi dan Digital, Yustina Dwiratna.
Total lahan yang dipertimbangkan mencapai sekitar 45,06 hektar, terdiri dari lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital seluas 30,086 hektar dan lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) sekitar 14,97 hektar.
Sebagian besar area tersebut masih berupa lahan kosong sehingga dinilai potensial untuk pengembangan hunian vertikal skala besar di kawasan perkotaan.
Rumah Susun MBR di Depok Jadi Solusi Backlog Perumahan
Rencana pembangunan rusun ini muncul di tengah tingginya kebutuhan hunian di Kota Depok, salah satu kota penyangga Jakarta dengan pertumbuhan penduduk yang pesat.
Menurut Menteri Maruarar, pembangunan rumah susun di kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan yang terus meningkat.
Baca Juga: Kota Bandung Siapkan Lahan Untuk Bangun 1 Tower Rusun
“Pembangunan rumah susun di kawasan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan,” ujar Maruarar.
Data pemerintah daerah menunjukkan sekitar 170 ribu warga Depok masih belum memiliki rumah. Hal ini menjadikan hunian vertikal sebagai alternatif yang semakin relevan di kawasan perkotaan padat.
Lokasi lahan juga dinilai strategis karena memiliki akses transportasi yang cukup baik. Kawasan ini berjarak sekitar 2,8 kilometer dari Stasiun Depok Lama dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda.
Selain itu, fasilitas pendukung di sekitarnya sudah cukup lengkap, mulai dari pasar, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, hingga sekolah dari tingkat SD hingga SMA.
Baca Juga: Rusun Prajurit Kopassus Solo Dibangun 1 Tower 8 Lantai, Rp13 Miliar Disiapkan
Skema FLPP: DP 1% dan Cicilan Rp1,5 Juta
Untuk memastikan hunian tersebut tetap terjangkau bagi MBR, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Melalui skema ini, masyarakat dapat membeli hunian dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan.
Dengan rata-rata UMP Depok sekitar Rp5 juta, skema ini dinilai masih berada dalam batas kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberikan dukungan tambahan berupa tarif sosial untuk layanan dasar, seperti listrik dan air.
“Kami juga akan memberikan dukungan tarif sosial untuk listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Menteri PKP Ingin Penyediaan Hunian Layak di Kota Batam Tepat Sasaran
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan hunian subsidi tidak hanya terjangkau saat pembelian, tetapi juga dalam biaya hidup sehari-hari.
Tantangan: Okupasi Lahan oleh 218 KK
Meski memiliki potensi besar, proyek ini juga menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
Saat ini sekitar 218 kepala keluarga (KK) diketahui masih menempati sebagian area lahan tersebut secara ilegal tanpa dasar hukum.
Situasi ini berpotensi menjadi isu sosial yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dimulai.
Pemerintah Kota Depok menyatakan siap mendukung penuh rencana pembangunan rusun tersebut, termasuk mempercepat proses perizinan.
Baca Juga: Penataan Kawasan Kumuh di Lampung Jadi Prioritas Utama Menteri PKP
Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan pemerintah daerah akan membantu agar proyek dapat segera direalisasikan.
“Pemerintah Kota Depok siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rusun ini, termasuk percepatan proses perizinan agar proyek dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Arief Tri Hardiyanto berharap lahan negara tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
“Pemanfaatan lahan milik negara ini diharapkan dapat mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Arief.
Ia juga menargetkan proses pembangunan rusun dapat dimulai dalam waktu dekat sebagai bentuk kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com
