Kementerian PKP Ajak ADEKSI Siapkan Pilot Project Integrasi Penataan Permukiman

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) menyiapkan pilot project integrasi penataan perumahan dan kawasan permukiman di lima kota di Indonesia. Proyek percontohan ini menggabungkan peningkatan kualitas hunian, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, penyediaan infrastruktur dasar, hingga pengelolaan sampah perkotaan. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, sekaligus mendorong pembangunan kawasan permukiman yang lebih sehat dan berkelanjutan. BACA JUGA: Maruarar Targetkan Serapan Anggaran Ditjen Perumahan Perdesaan 98 Persen Menteri PKP Maruarar Sirait membahas rencana tersebut bersama jajaran ADEKSI di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu juga membahas harmonisasi regulasi, penguatan peran pemerintah daerah dan DPRD, serta model penataan permukiman yang berpotensi diterapkan di kota-kota lain. Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman membutuhkan perencanaan yang terukur, regulasi yang jelas, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD dinilai penting, terutama dalam penyelarasan kebijakan, dukungan penganggaran, penyediaan infrastruktur dasar, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat. "Aspek penting yang prinsipil dari program yang akan kita lakukan di antaranya konsep, regulasi, penerima manfaat, dan semua aspek teknis termasuk keuangan. Kami siap bekerja sama selama tujuannya baik dan tidak melanggar aturan," ujar Maruarar. Penentuan lima kota lokasi pilot project akan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, potensi, serta kesiapan masing-masing daerah. Dengan pendekatan tersebut, proyek percontohan diharapkan memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan dapat direplikasi di wilayah lain. BACA JUGA: Program Bedah Rumah MBR di Majalengka Meningkat Signifikan Pengelolaan Sampah Masuk Perencanaan Kawasan Permukiman Selain peningkatan kualitas hunian, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan Kementerian PKP dan ADEKSI. Ketua Umum ADEKSI, Danve Ishak Palit, menilai persoalan sampah perkotaan berkaitan dengan tingginya volume sampah sekaligus keterbatasan fasilitas penampungan dan pengolahan. "Masalah yang terjadi di kota terkait sampah ini adalah jumlahnya pasti banyak, tetapi wadah pembuangannya terbatas. Maka dari itu harus dilakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi jumlahnya," ujar Danve. Kementerian PKP mendorong agar pengelolaan sampah terintegrasi dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dengan demikian, sistem persampahan menjadi bagian dari perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), bukan sekadar persoalan operasional setelah kawasan hunian dibangun. Pembahasan juga mencakup harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta dukungan kebijakan terhadap investasi teknologi pengolahan sampah, termasuk teknologi waste-to-energy atau pengolahan sampah menjadi energi. BACA JUGA: Kementerian PKP : Pembangunan Rusun MBR di Kota Denpasar Capai 14,20 Persen Kota Depok dan Magelang Jadi Referensi Pengelolaan Sampah Dalam pertemuan tersebut, ADEKSI membagikan sejumlah praktik pengelolaan sampah yang telah dikembangkan pemerintah daerah. Kota Depok, misalnya, menerapkan pemilahan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember khusus. Sampah tersebut selanjutnya diolah melalui komposter maupun budidaya maggot. Hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, sementara residunya dikelola lebih lanjut. Pendekatan tersebut juga dikaitkan dengan pemberian insentif kepada masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan. Sementara itu, Kota Magelang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Program ini melibatkan masyarakat hingga tingkat kelurahan dalam edukasi dan pengolahan sampah organik, termasuk menghubungkannya dengan kegiatan pangan. Untuk sampah anorganik, pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendorong kegiatan daur ulang. ADEKSI turut mendorong pengembangan skema offtaker atau pihak penyerap hasil pengolahan sampah melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya untuk pemanfaatan kompos. BACA JUGA: Percepat Reformasi Sektor Perumahan, Kementerian PKP dan Kemenkum Duduk Bersama Penataan Kawasan Menteng Tenggulun Jadi Contoh Kolaborasi Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, turut memaparkan pengalaman penataan kawasan permukiman Menteng Tenggulun, Jakarta. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas hunian melalui dukungan CSR sektor swasta, penataan kawasan kumuh, serta perbaikan sanitasi lingkungan. Menurut Sri Haryati, penanganan kawasan permukiman tidak cukup dilakukan melalui perbaikan bangunan rumah. Ketersediaan infrastruktur dasar, sanitasi, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan juga perlu menjadi bagian dari perencanaan. Adapun kerja sama Kementerian PKP dan ADEKSI mencakup enam fokus utama, yakni percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi fungsi legislasi serta penganggaran DPRD, harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan kerja sama kelembagaan, dan penyiapan pilot project di lima kota. Melalui integrasi tersebut, penataan perumahan dan kawasan permukiman diharapkan dapat berjalan lebih terpadu, dengan pengelolaan sampah, sanitasi, serta penyediaan infrastruktur dasar sebagai bagian dari pembangunan kawasan. BACA JUGA: https://propertiterkini.com/bedah-rumah-sertifikasi-gratis-dan-pnm-diintegrasikan/ *** Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com dan WA Channel