Pintu Baja Fortress, Canggih untuk Keamanan Rumah Maksimal
Thursday, June 19, 2025
Pintu Baja Fortress, Canggih untuk Keamanan Rumah Maksimal

BERITA TERKAIT

Mesin Cuci Sharp Terbaru

Harus Dikaji Ulang, Sistem Pembayaran Tol Berbasis Satelit

Perangkat GNSS di Eropa dijual sekitar Rp2 juta per unit dan ini cukup mahal. Sementara jika menggunakan aplikasi smartphone, pengguna tidak bisa membedakan transaksinya dan rentan terjadi masalah jika batre smartphone habis.

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengubah sistem pembayaran tol dari kartu elektronik dengan sistem pembayaran tol berbasis satelit.

Sistem tersebut merupakan hasil studi perusahaan asal Hongaria. Perusahaan tersebut menawarkan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS).

Baca Juga: Polemik Penerapan GPS/GNSS Untuk Pembayaran Transaksi Tol

GNSS merupakan sistem pembayaran tol menggunakan alat yang dipasang di mobil dan dibaca lewat satelit. Lewat teknologi ini memungkinkan pengendara tidak perlu berhenti saat membayar tol di gerbang tol.

Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah berharap kebijakan ini berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai alat sensor yang dipasangkan di mobil menjadi permasalahan baru di masyarakat.

“Kalau pakai alat, repotnya saat alat rusak. Kalau masyarakat dirugikan oleh investor, akibatnya kepercayaan publik akan berkurang. Kalau alatnya harus beli, saya rasa masyarakat akan keberatan,” katanya di Jakarta.

Trubus menambahkan saat penerapan kartu elektronik tol atau e-Toll masyarakat Indonesia banyak pertimbangan.

Baca Juga: Tol Kayu Agung–Palembang Tuntas Juli 2020

“Sekarang kita pakai kartu masyarakat banyak yang komplain, kelihatannya efektif tapi sebenarnya kurang efektif karena tidak online untuk isi ulang,” ujarnya.

Soal harga perangkat pembayaran tol berbasis satelit GNSS di Eropa sekitar Rp2 juta per unit dinilai cukup mahal. Sementara jika menggunakan aplikasi smartphone, pengguna tidak bisa membedakan transaksinya dan rentan terjadi masalah jika baterai smartphone habis.

Menurut Trubus, kebijakan tersebut perlu sosialisasi dan kajian lebih lanjut agar pemerintah dapat memilih dengan bijak sehingga stakeholders terutama masyarakat akan diuntungkan. Pemerintah harus melibatkan semua sektor.

Baca Juga: Kementerian PUPR Kembangkan Kereta MCK

“Perlu dialog publik dan kajian mendalam yang komprehensif. Pemerintah melibatkan partisipasi publik, seperti layanan konsumen, dan perlindungan konsumen,” tandasnya. (amr).

Mesin Cuci Sharp Terbaru

BERITA TERBARU

Demo Half Page