PropertiTerkini.com, (BEKASI) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung dua lokasi rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/1/2026).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Kementerian PKP dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.
Baca Juga: 189.308 Rumah Rusak, Pemerintah Siap Percepat Pembangunan Huntap Pascabencana
Dua lokasi yang ditinjau yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, masing-masing dengan luas lahan sekitar 10 hektar.
“Kita akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta. Hari ini saya bersama Dirjen dan staf melakukan survei dua titik, nanti datanya akan dilengkapi,” ujar Maruarar.
Menurut Maruarar, kedua lokasi memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan karena berada di kawasan dengan akses transportasi yang baik dan berdekatan dengan kawasan industri.
“Kalau dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer, sementara titik pertama sekitar 2 kilometer. Jadi menurut saya lokasinya bagus,” ujar Maruarar.
Maruarar juga menegaskan pentingnya memastikan kelayakan hunian dengan mempertimbangkan jarak ke fasilitas publik utama. “Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya,” ujarnya.
Baca Juga: BP Tapera Gandeng 43 Bank Untuk Penyaluran FLPP 2026
Maruarar menjelaskan, di atas lahan sekitar 10 hektar tersebut, rencananya akan dibangun sekitar 18 tower rusun lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sekolah, klinik, taman bermain, dan fasilitas olahraga, agar benar-benar menjadi lingkungan yang layak huni.
“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” kata Maruarar.
Rusun Bukan Lahan Sawah
Seluruh proses pembangunan akan dilakukan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan status lahan yang digunakan bukan merupakan lahan sawah. “Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan, termasuk dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.
“Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan,” ungkap Maruarar.
Maruarar mengatakan tim dari Kementerian PKP tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung mulai dari skema pembiayaan, legalitas, hingga desain bangunan.
Baca Juga: PropertyGuru Asia Property Awards 2025: Australia Borong Penghargaan di Grand Final ke-20
Sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian layak, Maruarar juga mengungkapkan bahwa minggu depan pihaknya akan melanjutkan survei ke beberapa lokasi lain bersama pengembang berbeda.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com
