PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan meminta Badan pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk meningkatkan penyaluran subsidi perumahan bagi masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendorong capaian Program Sejuta Rumah (PSR) di tahun 2022 ini.
“Saya yakin BP Tapera bisa mendorong bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2022 ini,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat Penandatanganan Perjanjian kerjasama Antara BP Tapera dan Bank penyalur FLPP Tahun 2022 secara daring di Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Baca Juga: Kolaborasi Kementerian PUPR dan Perumnas Dorong Program Sejuta Rumah
Menurut Iwan, arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan pemerintah sesuai RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu dari meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari angka 56,5 persen ke 70 persen.
Target intervensi langsung pemerintah sejumlah lima juta unit rumah untuk mendorong ketersediaan rumah layak huni. Salah satunya dari Subsidi Perumahan melalui FLPP/SSB-SBUM sebesar 900.000 unit, dan BP Tapera sebesar 500.000 unit.
“Kami harap melalui penyaluran KPR Subsidi ini capaian Program Sejuta Rumah bisa lebih ditingkatkan,” ujar Iwan.
Baca Juga: Samsung Home Hub Kelola Semua Pekerjaan Rumah Tangga dari Satu Perangkat Sentral
Selama ini bantuan pembiayaan perumahan FLPP telah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2010 yang saat itu dikelola oleh PPDPP, sebelum beralih dan bergabung dengan BP Tapera. Kinerja penyaluran dana FLPP sejak tahun 2015- 2021 juga terus meningkat melampaui target.
Bahkan capaian kinerja penyaluran dana FLPP tahun 2021, sejumlah Rp19,57 triliun untuk 178.728 unit rumah, atau 117,94 persen dari target Rp16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.
“Kami berharap BP Tapera dapat berkinerja lebih baik dan turut bersinergi dalam penyediaan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, salah satu hal penting lainnya adalah membuka peluang akses perluasan bagi MBR non fixed income,” tutup Iwan.
Baca: Segini Besaran Anggaran Ditjen Perumahan di 2022
Acara penandatanganan diikuti Komisioner BP Tapera, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Direktur Utama Bank Pelaksana Penyalur FLPP Tahun 2022.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
