PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Sebanyak 37 tokoh senior Realestat Indonesia (REI) berkumpul dalam ajang silaturahmi Badan Pertimbangan Organisasi (BPO REI) di kediaman MS Hidayat, Rabu (29/10/2025).
Pertemuan ini menjadi wadah penting bagi para pengembang senior untuk memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, sekaligus membahas berbagai isu strategis sektor properti, termasuk usulan pembebasan PPN untuk rumah hingga Rp500 juta bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Baca Juga: 80% Terjual, Union Square Batam Gelar Lucky Draw Celebration dengan Hadiah Mobil Maserati
Ketua Kehormatan REI, MS Hidayat, mengatakan bahwa pertemuan para tokoh senior ini merupakan bentuk dukungan moral dan strategis bagi pengurus DPP REI yang tengah memperjuangkan berbagai kebijakan penting di sektor properti.
“Sudah lama kami tidak berkumpul. Selain silaturahmi, kami berdiskusi soal kondisi pasar, daya beli masyarakat, hingga kebijakan pemerintah yang berdampak langsung ke sektor properti. Pertemuan seperti ini akan rutin dilakukan setiap lima bulan sekali,” ujar MS Hidayat, yang juga Ketua Umum DPP REI periode 1989–1992 sekaligus Menteri Perindustrian RI periode 2009–2014.
Ia menambahkan, seluruh peserta sepakat bahwa sektor properti memiliki peran vital dalam perekonomian nasional karena mampu menggerakkan lebih dari 185 industri terkait di sektor riil.
Dorong Rumah Terjangkau untuk Kelas Menengah Tanggung
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah perjuangan REI untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Kelompok tersebut selama ini sering terjepit di tengah—tidak memenuhi syarat untuk program subsidi, namun juga belum cukup mampu membeli rumah menengah ke atas.
Ketua BPO REI, Paulus Totok Lusida, menjelaskan bahwa pihaknya telah lama mengusulkan agar rumah dengan harga hingga Rp500 juta bagi kelompok MBT dapat dibebaskan dari PPN, meski tetap menggunakan bunga komersial.
“Selain untuk MBR, kami juga memperjuangkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung. Bunganya tetap komersial, tapi bebas PPN. Harapannya bisa disetujui lewat peraturan presiden,” ujar Totok Lusida, yang hadir bersama Sekretaris BPO REI, Bally Saputra Datuk Janosati.
Totok menilai, langkah ini akan menjadi terobosan penting untuk mendorong kepemilikan rumah di kalangan pekerja muda dan profesional yang kini kesulitan menjangkau harga rumah ideal.
Bahas Hunian Berimbang dan Kebijakan Perumahan
Dalam kesempatan yang sama, Totok juga menyinggung soal penerapan konsep hunian berimbang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 dan diperbarui lewat UU Cipta Kerja.
Ia mengusulkan beberapa opsi realistis, seperti pembayaran dana konversi dengan nilai wajar atau penerapan lokasi hunian berimbang di provinsi yang sama, bukan harus di satu kawasan.
Baca Juga: Hingga Akhir Oktober 2025 Target Program Perumahan Nasional Telah Mencapai Rp3,486 Triliun
“Aturannya masih menuntut pembangunan di satu hamparan lahan, yang sulit diterapkan untuk proyek skala besar maupun kecil. Karena itu perlu fleksibilitas agar pengembang tetap bisa memenuhi kewajiban sosial tanpa menghambat bisnis,” jelasnya.
Selain itu, BPO REI juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai positif bagi sektor properti, antara lain program 3 juta rumah, perpanjangan PPN DTP hingga 2027, serta penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025.
Isu Pasar Apartemen dan Biaya Hidup
Topik lain yang mencuat adalah soal penurunan minat terhadap apartemen. Berdasarkan hasil kajian internal, salah satu penyebabnya adalah biaya service charge atau IPL (iuran pemeliharaan lingkungan) yang masih tinggi.
Totok mengusulkan agar biaya service charge untuk apartemen di bawah Rp1 miliar bisa diturunkan menjadi Rp12.000–Rp14.000 per meter persegi agar lebih terjangkau.
“Kalau biaya bulanan lebih rasional, masyarakat berpenghasilan menengah akan tertarik membeli dan tinggal di apartemen. Ini juga bisa mendukung efisiensi lahan di kota besar,” jelas Totok.
Baca Juga: Sharp Hadir di International Pet Expo 2025, Edukasi Udara Sehat untuk Pecinta Hewan Peliharaan
Soelaeman Soemawinata, Ketua Kehormatan REI lainnya, turut menyoroti masalah living cost di apartemen yang masih tinggi akibat tarif listrik dan air yang dikenakan secara komersial.
“Ini tidak fair. Harusnya tarif untuk air dan listrik di apartemen disamakan dengan hunian tapak. Kalau beban biaya diturunkan, pasar apartemen bisa cepat pulih,” ujarnya.
Soelaeman menambahkan, jika pasar apartemen kembali bergairah, dampaknya akan luas—mulai dari pengurangan kemacetan perkotaan hingga efisiensi penggunaan lahan dan energi.
Kritik terhadap Kebijakan Lahan Sawah
Anggota BPO REI, Adrianto P. Adhi, juga mengangkat isu kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS) yang kini menuai pro dan kontra.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang, terutama jika penetapan lahan hanya berdasarkan kondisi fisik tanpa mengacu pada tata ruang.
Baca Juga: Cluster Riverie Shila at Sawangan Mulai Dibangun, Hunian Tepi Danau Rp700 Jutaan
“Padahal RTRW dan RTDR itu amanat undang-undang dan seharusnya menjadi dasar pembangunan. Kalau kebijakan hanya mengacu pada kondisi tanah, itu berpotensi menabrak aturan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, MS Hidayat menegaskan bahwa setiap pejabat negara wajib patuh pada ketentuan hukum.
“Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena setiap keputusan ada konsekuensi hukumnya,” tegasnya.
Optimalkan KUR Perumahan Rp130 Triliun
Dua tokoh senior properti lainnya, James T Riady dan Sugianto Kusuma (Aguan), juga memberikan pandangan strategis. James mendorong agar pengembang memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp130 triliun yang telah disiapkan pemerintah.
Baca Juga: Ardea Gading Serpong Terjual 50%, Rumah Mewah hingga Rp13 Miliar Tawarkan Gaya Hidup Seimbang
“Kredit bunga rendah ini sangat potensial untuk dimanfaatkan anggota REI. Jangan sampai dana besar ini tidak terserap,” kata James Riady.
Sementara Aguan mengajak pengembang untuk ikut mendukung program renovasi rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
“Masih banyak rumah rakyat yang kondisinya memprihatinkan. Saya berharap pelaku usaha bisa turun tangan membantu lewat program renovasi,” ungkapnya.
Dukungan Konkret untuk Pemerintah
Pertemuan BPO REI ini juga menjadi simbol dukungan nyata sektor properti terhadap pemerintahan saat ini.
Para senior REI menyatakan siap membantu pemerintah mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan memperkuat sinergi antara dunia usaha dengan kebijakan publik.
Beberapa nama besar yang turut hadir antara lain Siswono Yudo Husodo, Suharso Monoarfa, Yan Mogi, Agusman Effendi, Setyo Maharso, Eddy Hussy, Alex Tedja, Nanda Widya, dan Herman Sudarsono.
“Kami ingin sektor properti kembali menjadi motor ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah dan pengembang harus makin kuat,” pungkas MS Hidayat.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com
