PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Padatnya pembangunan hingga semrawutnya tata ruang dari hulu hingga hilir diduga menjadi salah satu penyebab terbesar banjir yang melanda Ibukota Jakarta, bahkan hingga Istana Kepresidenan. Untuk ini, Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan audit tata ruang secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen PPRPT), Budi Situmorang mengatakan, tahun ini Kementerian ATR/BPN sedang kejar-kejaran dengan waktu untuk meng-audit tata ruang dari hulu sampai ke hilir. Menurut informasi, katanya, dari hulu juga ada persoalan karena di puncak sudah jadi vila.
Baca Juga:Â Terowongan Nanjung Diresmikan, Jokowi: Setelah 2020 Banjir Tak Ada Lagi
“Nah dari hulu kita mau menanam kembali. Tentunya akan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena yang kita syaratkan jadi vila hanya 20% unsur tata ruangnya. Kalau lebih akan kita bongkar,” kata Budi, dikutip dalam siaran pers Kementerian ATR/BPN, Jumat (28/2/2020).
“Sebenarnya dari dulu sudah banjir, biasanya kita escape close-nya kan 40% daerah Jakarta itu di bawah air, kalau pergi ke Priok itu di atas dia ada tanggul aja kan gitu, itu satu faktanya,” ujar Budi melanjutkan.
Menurutnya, akibat kepadatan bangunan tersebut banyak resapan air jadi tertutup hingga membuat beberapa ruas titik di wilayah tertentu tergenang banjir karena terus diguyur hujan deras.
Selain itu Budi Situmorang menceritakan bahwa pihaknya juga bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebutnya, banyak danau di sekitar Bogor dan Depok yang telah berkurang, olehkarenanya, harus dikeluarkan sertifikat atas danau-danau tersebut.
Baca Juga:Â Kendalikan Banjir Jakarta, Dua Bendungan Rampung Tahun Ini
Sementara terkait pemulihan di hilir Jakarta, pihaknya akan mengidentifikasi lokasi di Jakarta, ada yang mau kita bongkar termasuk bangunan yang tidak mempunyai hak. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. “Pemerintah bisa mencabut hak kalau itu untuk penanggulangan bencana,” tegasnya.
