PropertiTerkini.com, (RIAU) — Guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan tahun ini menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk merenovasi 1.450 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Melalui Program BSPS tersebut, pemerintah mendorong Padat Karya Tunai (PKT) sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kepulauan Riau untuk ikut membangun rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak menjadi lebih layak huni.
Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, Kementerian PUPR menyalurkan Program BSPS kepada masyarakat guna mengurangi RTLH dan kesenjangan sosial di daerah. Program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mampu mengurangi pengangguran. “Sekaligus mewujudkan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan,” ujar Iwan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Program BSPS merupakan stimulan dari pemerintah agar masyarakat terdorong untuk membangun rumah secara swadaya. Besaran dana bantuan tersebut senilai Rp20 juta per unit rumah. Masyarakat menggunakan dana bantuan tersebut untuk biaya pembelian material sebesar Rp17,5 juta dan upah tenaga kerja sebesar Rp 2,5 juta.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Zubaidi, menyatakan, pada tahun ini Kementerian PUPR telah berhasil membedah 1.450 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 7 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Adapun lokasinya tersebar disejumlah wilayah di antaranya Kota Batam 761 unit, Kota Tanjungpinang 141 unit, Kabupaten Lingga 323 unit, Kabupaten Karimun 42, Kabupaten Bintan 63 unit, Kabupaten Natuna 70 unit dan Kabupaten Kepulauan Anambas 50 unit. “Program BSPS saat ini yang sudah rampung dikerjakan sebanyak 632 unit rumah, dan sisanya masih dalam proses pengerjaan,” ujar Zubaidi.
Material Harus Sesuai SNI
Dihubungi secara terpisah, PPK Rumah Swadaya, Evi Linawaty mengatakan salah satu lokasi program BSPS yaitu di Kabupaten Lingga mendapatkan bantuan sejumlah 323 unit. Hingga saat ini progres fisik yang telah rampung mencapai 174 unit,sedangkan 147 unit lainnya progresnya sudah mendekati 100 persen.
Evi juga juga menekankan bahwa Program BSPS ini bebas dari pungutan biaya apapun dan menghimbau masyarakat untuk melaporkan apabila ada permintaan pungutan dalam program BSPS. Evi mendapatkan kepastian jaminan material dari supplier bahwa material yang diberikannya sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). “Apabila bahan material tersebut tidak sesuai dengan SNI, supplier menjamin material tersebut dapat ditukarkan,” ujar Evi.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
