Properti Bali Sustainability & Neo Luxury

Ada sebuah ironi menarik dalam cara Dunia memandang Bali. Nama Bali begitu kuat dalam imajinasi global, sehingga tidak sedikit wisatawan asing memandang Pulau Dewata sebagai negara tersendiri—bukan bagian dari Indonesia. Namun, kekuatan Bali sesungguhnya tidak hanya terletak pada kemampuannya menarik wisatawan. Dalam beberapa tahun terakhir, Bali mengalami transformasi yang jauh lebih fundamental: dari destinasi pariwisata menjadi ekosistem ekonomi, gaya hidup, dan investasi lintas negara. Pandemi COVID-19 yang melanda Dunia pada awal tahun 2020 mempercepat transformasi tersebut. Ketika pekerjaan semakin terlepas dari lokasi fisik, Bali memperoleh fungsi baru sebagai tempat tinggal, bekerja, berinvestasi, sekaligus membangun identitas gaya hidup. Fenomena digital nomad, pekerja jarak jauh, lifestyle migrant, dan investor internasional memperluas definisi tentang siapa yang datang ke Bali dan untuk tujuan apa. Tercatat ada 6.948.754 kunjungan wisatawan mancanegara secara langsung ke Bali sepanjang tahun 2025, meningkat sebesar 9,72% dibandingkan tahun 2024. Australia tetap menjadi pasar terbesar dengan kontribusi 23,44% dari total wisatawan yang datang. Sementara Biro Pusat Statistik Provinsi Bali juga mencatat total akumulasi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali selama Semester 1 (Januari–Juni) tahun 2026 yang mencapai 3.203.156 kunjungan. Meskipun secara akumulasi YoY terjadi penurunan tipis sebesar 2,42%, tren bulanan mendekati pertengahan tahun 2026 terus menunjukkan pemulihan dan penguatan yang stabil, data ini memperlihatkan daya tarik internasional Bali belum surut. Angka tersebut sangat penting bagi industri pariwisata karena mobilitas manusia dalam skala sebesar itu mampu menciptakan ekosistem permintaan baru terhadap akomodasi, hunian, hospitality, wellness, ruang kerja, dan akhirnya properti. Dengan kata lain, wisatawan tidak selalu hanya sebagai wisatawan. Sebagian dari mereka kemudian menjadi penyewa jangka panjang, investor, pemilik rumah, entrepreneur, atau bagian dari komunitas internasional yang menetap di Bali. Ketika Bali Berubah Menjadi Lifestyle Market Perubahan tersebut juga berlangsung berbarengan dengan berkembangnya kerangka hukum kepemilikan hunian bagi orang asing. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan, dapat memiliki rumah atau hunian. Regulasi tersebut antara lain membuka skema rumah tapak dengan Hak Pakai, termasuk Hak Pakai di atas Hak Milik melalui perjanjian pemberian hak pakai. Untuk Hak Pakai atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 52 mengatur jangka waktu paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang hingga 20 tahun dan diperbarui paling lama 30 tahun, dengan tetap mengacu pada persyaratan hukum yang berlaku. Namun, penting dipahami untuk tidak menyederhanakan hubungan sebab-akibat. Peraturan Pemerintah nomor 18/2021 bukanlah satu-satunya pemicu booming properti Bali. Regulasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai salah satu bagian dari perubahan ekosistem regulasi yang memberikan kanal legal bagi kepemilikan hunian oleh orang asing, sementara pertumbuhan permintaan juga dipengaruhi oleh pemulihan pariwisata, mobilitas global, perubahan pola kerja, perkembangan lifestyle economy, dan persepsi Bali sebagai destinasi second home. Hal inilah kemudian yang menyebabkan pergeseran peta geografis properti Bali. Jika generasi sebelumnya hanya mengenal Kuta, Sanur, Nusa Dua, Seminyak dan Ubud sebagai kawasan utama pariwisata dan properti premium, perkembangan kemudian bergerak semakin ke arah barat daya dan selatan Bali, antara lain Canggu, Pererenan, Munggu, Seseh, Nyanyi hingga kawasan sekitar Tanah Lot. Perubahan yang terjadi sesungguhnya menunjukkan bahwa pasar properti Bali tidak lagi sekadar menjual lokasi. Ia mulai menjual cara hidup. Dan ketika properti mulai menjual cara hidup, definisi mengenai kemewahan pun ikut berubah. Dari Old Luxury Menuju Neo Luxury Salah satu fenomena menarik yang dapat dicermati dari perkembangan tersebut adalah munculnya istilah yang dalam pemasaran kontemporer disebut sebagai neo luxury. Old luxury berdiri pada kelangkaan, harga, ukuran, merek, ornamen dan simbol status. Jadi, semakin mahal dan semakin terlihat eksklusif sebuah produk, semakin tinggi pula nilai simboliknya. Sementara, neo luxury bergerak ke arah berbeda. Kemewahan tidak lagi semata-mata bertumpu pada seberapa mahal sesuatu terlihat, tetapi tentang seberapa bernilai pengalaman (experience) yang diberikan. Eksklusivitas mulai dikaitkan dengan autentisitas, privasi, kesehatan, wellness, desain, keberlanjutan, komunitas dan kualitas hidup. Dalam konteks properti Bali, perubahan ini menarik karena konsumen internasional tidak hanya membeli bangunan. Lebih dari itu, mereka membeli narasi tentang kehidupan yang ingin mereka jalani. Dalam konteks industri properti Bali, fenomena ini menarik karena konsumen internasional tidak hanya membeli bangunan. Namun lebih dari itu, mereka membeli narasi tentang kehidupan yang ingin mereka jalani. [caption id="attachment_33826" align="alignnone" width="1024"] Villa Chameleon oleh OXO Living di Bali. (Dok. Oxo)[/caption] Salah satu indikasinya dapat dilihat dari keberhasilan proyek hunian OXO The Residences di kawasan pantai Nyanyi. Saat diluncurkan pertama kali pada 8 Juni 2024, sebanyak 40 unit vila dengan kisaran harga antara Rp8 miliar hingga Rp16 miliar per unit dilaporkan terjual habis dalam satu hari. Yang menarik adalah bukan di nilai transaksinya. Namun, OXO secara eksplisit menempatkan sustainability sebagai bagian dari proposisi produk mereka, antara lain melalui solar panel, rainwater harvesting, dan waste management system. Dengan demikian, keberhasilan tersebut dapat dibaca sebagai sebuah sinyal pasar: sustainability mulai berpindah dari wilayah “nice to have” menuju bagian dari proposisi nilai sebuah hunian premium. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Pasalnya, satu proyek yang berhasil sold out tidak cukup untuk membuktikan bahwa perilaku seluruh konsumen properti Bali telah berubah. Lebih bijaknya, terdapat indikasi perubahan preferensi pada segmen tertentu, khususnya konsumen premium dan internasional. Sustainability: Lifestyle atau Economic Value? Di sinilah persoalan menjadi lebih menarik. Sustainability sering kali dipersepsikan sebagai persoalan lingkungan. Padahal, dalam pasar properti, sustainability juga merupakan persoalan ekonomi sekaligus keputusan perilaku yang relatif kompleks. Riset Knight Frank menunjukkan bahwa 72% responden dalam Residential Property Sentiment Survey mereka menilai efisiensi energi rumah menjadi lebih penting dibandingkan 18 bulan sebelumnya. Dalam survei tersebut, 35% menyebut kenaikan biaya energi sebagai faktor utama yang memengaruhi keputusan membeli rumah yang lebih hemat energi, sementara 21% menyatakan preferensi terhadap rumah yang lebih hijau. Dengan demikian, ada koreksi penting terhadap narasi yang sering muncul: konsumen tidak selalu membeli sustainability karena mereka “Peduli dengan bumi”. Mereka membeli karena sustainability dapat berarti biaya operasional yang lebih rendah, kenyamanan yang lebih tinggi, kualitas udara yang lebih baik, ketahanan terhadap kenaikan biaya energi, dan potensi mempertahankan nilai aset. Fenomena perubahan keputusan ini dapat dibaca lebih dalam melalui lensa Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Icek Ajzen (1991), yang menjelaskan bagaimana niat dan perilaku pembelian terbentuk melalui tiga konstruksi utama: Attitude toward the Behavior: Sikap positif konsumen terbentuk bukan hanya dari kesadaran etis, melainkan dari evaluasi rasional terhadap efisiensi energi dan perlindungan lingkungan yang berdampak langsung pada penghematan finansial jangka panjang. Subjective Norm: Keputusan membeli properti hijau makin diperkuat oleh tekanan sosial dan persepsi kelompok referensi, seperti dorongan dari komunitas lifestyle migrant, digital nomad, serta adopsi tren neo luxury global yang menempatkan keberlanjutan sebagai simbol status baru. Perceived Behavioral Control: Niat pembelian tersebut mewujud menjadi tindakan nyata karena didukung oleh persepsi kemudahan, seperti kemampuan finansial segmen premium serta ketersediaan kerangka regulasi (seperti PP 18/2021) yang mempermudah kepemilikan hunian bagi WNA. Knight Frank bahkan menemukan bahwa properti net-zero carbon di Inggris dan Wales memiliki rata-rata harga sekitar 3,8% leboh tinggi dibandingkan rumah baru standar dalam periode analisis mereka, meskipun angka tersebut turun menjadi sekitar 2,8% dalam tiga tahun terakhir. Angka-angka tersebut tentu tidak dapat langsung diterapkan kepada pasar Bali, tetapi memberi indikasi penting bahwa: ketika attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control saling berinteraksi, atribut lingkungan tidak hanya bertransformasi menjadi atribut ekonomi, tetapi juga menjadi dorongan psikologis yang menentukan keputusan investasi di pasar properti modern. Dari Fitur Menjadi Nilai Sustainability seharusnya tidak terbatas pada daftar fitur. Solar panel bukan berarti sustainability jika hanya dipasang sebagai ornamen pemasaran. Rainwater harvesting bukan sustainability jika tidak diketahui berapa banyak air yang berhasil dihemat. Waste management bukan sustainability jika tidak ada data mengenai berapa persen sampah yang benar-benar berhasil dialihkan dari landfill. Sementara, penggunaan material alami tidak otomatis berarti sebuah proyek merupakan green development. Nilai sustainability baru terbentuk ketika fitur tersebut dapat dibuktikan melalui kinerja, diukur dengan indikator yang tepat, dan dikomunikasikan secara transparan kepada stakeholder. Dalam perspektif ESG communication, komunikasi bukan sekadar aktivitas untuk menyampaikan klaim keberlanjutan, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menghubungkan kinerja aktual organisasi dengan ekspektasi stakeholder melalui informasi, metrik, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (Dechow & Sloan, 2024; Neumann & Forthmann, 2024). Di sinilah konsep ESG (Environmental, Social and Governance) menjadi penting. Sebuah pembangunan yang benar-benar berkelanjutan harus melihat setidaknya melalui tiga dimensi: Environmental — bagaimana proyek menggunakan energi, air, lahan dan material serta mengelola emisi dan limbah. Social — bagaimana pembangunan memengaruhi masyarakat lokal, tenaga kerja, budaya, akses terhadap sumber daya dan kualitas hidup komunitas. Governance — bagaimana pengembang menetapkan target, mengukur kinerja, melakukan pelaporan dan memastikan bahwa klaim sustainability dapat diverifikasi. ESG communication mengubah sustainability dari sekadar narasi menjadi hubungan antara klaim, bukti, dan akuntabilitas. Apa yang dikomunikasikan harus merefleksikan apa yang benar-benar dilakukan dan dapat diukur. Dengan demikian, sustainability tidak lagi menjadi sekadar bahasa pemasaran, tetapi menjadi sistem pertanggungjawaban yang menciptakan kredibilitas, membangun kepercayaan stakeholder, dan pada akhirnya mengubah fitur menjadi nilai (Neumann & Forthmann, 2024; Gutterman, 2020). Bali dan Persoalan Carrying Capacity Di titik inilah Bali menghadapi dilema yang jauh lebih besar. Memiliki daya tarik yang luar biasa, tetapi sekaligus menciptakan tekanan terhadap ruang, air, energi, transportasi, sampah, ekosistem pesisir dan infrastruktur. Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya: berapa banyak properti yang dapat dibangun di Bali?, tetapi: berapa banyak pembangunan yang masih dapat ditanggung oleh ekosistem Bali? Konsep ini dikenal dalam kajian pembangunan sebagai carrying capacity—kemampuan sebuah sistem ekologis, sosial dan infrastruktur untuk menerima aktivitas manusia tanpa mengalami degradasi yang merusak keberlanjutan sistem itu sendiri. Dengan perspektif tersebut, rasio lahan terbangun menjadi jauh lebih penting daripada sekadar angka dalam brosur pemasaran. [caption id="attachment_53620" align="alignnone" width="1920"] Visualisasi Luna Residences, proyek hunian premium hasil kolaborasi Nuanu Real Estate, 618 Development, dan Luna Beach Club di Nuanu Creative City, Bali. Hunian ini menawarkan pilihan panorama laut, sungai, dan kawasan hijau, dengan sekitar separuh unit tahap perdana telah terjual. (Dok. Nuanu).[/caption] Nuanu Creative City di kawasan pantai Nyanyi, Tabanan, misalnya, menyatakan 70% dari total lahannya dipertahankan sebagai ruang hijau dan hanya 30% untuk pembangunan. Nuanu juga melaporkan sejumlah inisiatif lingkungan, termasuk penanaman 15.000 pohon dan pengolahan kembali sekitar 70% sampah yang dihasilkan di dalam kawasan, termasuk pengembangbiakan kupu-kupu endemik sebagai indikator alami kualitas udara di wilayah Nyanyi. Bahkan mereka juga memiliki kebijakan khusus perihal mobilitas kendaraan emisi nol yang bisa memasuki kawasan Nuanu Creative City baik itu kendaraan roda dua maupun empat. Pendekatan tersebut menarik karena menunjukkan bahwa sustainability dapat ditempatkan pada level masterplan, bukan hanya pada level bangunan. Dan ini sangat penting! Sustainability sebuah vila mungkin dapat diukur melalui konsumsi energi dan air. Tetapi sustainability sebuah kawasan harus dilihat melalui hubungan antara bangunan, lanskap, air, biodiversitas, mobilitas, limbah dan masyarakat. Dari Green Building Menuju Regenerative Development Pengembangan properti di Bali seharusnya tidak berhenti pada konsep green building, yang pada dasarnya “hanya” berusaha mengurangi dampak negatif dari pembangunan. Ada konsep yang lebih maju yang dapat diterapkan, yakni regenerative development: pembangunan yang tidak hanya mengurangi kerusakan, tetapi berusaha meningkatkan kondisi ekologis dan sosial yang lebih baik daripada sebelumnya. Jika green development bertanya bagaimana kita membangun dengan dampak sekecil mungkin?, maka regenerative development bertanya bagaimana pembangunan dapat memperbaiki sistem yang menjadi tempat kita hidup? Dalam konteks Bali, pendekatan ini memiliki resonansi yang kuat dengan filosofi lokal Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), manusia dengan sesamanya (pawongan), dan manusia dengan alam (palemahan). Dengan demikian, sustainability di Bali seharusnya tidak hanya menjadi konsep yang diimpor dari pasar internasional. Konsep ini dapat dibangun melalui pertemuan antara standar ESG global dan pemahaman ekologis-kultural lokal. Ketika Sustainability Menjadi Komoditas Di sinilah paradoksnya. Semakin kuat sustainability menjadi daya tarik konsumen, semakin besar pula kemungkinan sustainability berubah menjadi komoditas pemasaran. Inilah yang membawa kita kepada persoalan greenwashing. Pengembang dapat menggunakan istilah seperti eco-luxury, green living, sustainable villa, nature-inspired architecture atau carbon conscious development tanpa memberikan indikator yang memungkinkan konsumen memverifikasi klaim tersebut. Dalam perspektif ilmu komunikasi, persoalannya bukan sekadar apakah klaim tersebut benar atau salah. Persoalannya adalah ketimpangan informasi antara pengembang dan konsumen. Konsumen tidak selalu memiliki kemampuan teknis untuk memahami apakah sebuah bangunan benar-benar hemat energi, berapa besar konsumsi airnya, berapa persen limbah yang didaur ulang atau berapa besar jejak karbon material yang digunakan. Karena itu, semakin sustainability menjadi faktor keputusan pembelian, semakin penting pula transparansi dan verifikasi independen. Komunikasi sustainability yang kredibel seharusnya bergeser dari: ‘Kami peduli lingkungan’ menjadi ‘inilah target kami, inilah metriknya, inilah hasil pengukurannya, dan inilah pihak independen yang memverifikasinya.’ Perubahan bahasa ini mungkin tampak sederhana, namun secara epistemologis, ia mengubah sustainability dari klaim menjadi evidence. Difusi Inovasi: Mengapa Pasar Mulai Berubah? Fenomena ini dapat dibaca lebih jauh melalui Diffusion of Innovations Theory dari Everett M. Rogers (2003). Menurut Rogers, inovasi tidak diadopsi masyarakat secara serentak. Ia menyebar melalui proses sosial dan komunikasi: dari innovators, menuju early adopters, early majority, late majority, dan akhirnya laggards. Dalam konteks properti Bali, penerapan teknologi seperti solar panel, rainwater harvesting, pengolahan limbah, material rendah karbon dan sistem efisiensi air pada awalnya dapat dipandang sebagai inovasi yang relatif niche. Namun ketika teknologi tersebut mulai digunakan oleh pengembang premium, dibicarakan oleh media, dipromosikan oleh arsitek, influencer, komunitas wellness, dan dibuktikan oleh pengalaman konsumen, persepsi pasar mulai berubah. Hal yang sebelumnya dianggap fitur tambahan, dapat berubah menjadi standar yang diharapkan. Di sinilah teori komunikasi menjadi sangat relevan. Perubahan pasar bukan hanya terjadi karena ketersediaan teknologi. Ia terjadi karena makna teknologi tersebut dikonstruksi, dikomunikasikan, diterima dan kemudian akhirnya masyarakat menormalisasikannya. Dengan kata lain: pasar tidak hanya membeli teknologi sustainability; pasar membeli makna yang melekat pada sustainability. Sustainability sebagai Signalling Fenomena sustainability dalam industri properti premium dapat dipahami melalui Signalling Theory yang diperkenalkan oleh Michael Spence. Dalam pasar yang ditandai oleh asimetri informasi, konsumen dan investor tidak selalu dapat menilai kualitas intrinsik suatu produk atau aset secara langsung. Karena itu, mereka menggunakan karakteristik yang dapat diamati sebagai signal untuk memperkirakan kualitas yang tidak sepenuhnya terlihat (unobservable quality) (Spence, 1973, 1974). Dalam konteks properti premium, sustainability dapat berfungsi sebagai quality signal. Desain arsitektur berkelanjutan, material berkualitas, sertifikasi bangunan hijau, teknologi efisiensi energi, ruang hijau, serta sistem pengelolaan air dan limbah merupakan atribut yang dapat membantu konsumen dan investor menilai kualitas serta orientasi jangka panjang sebuah proyek. Namun, menurut logika Signalling Theory, sebuah sinyal hanya efektif apabila memiliki kredibilitas dan mampu memberikan informasi yang membedakan kualitas sebenarnya (Spence, 1973). Karena itu, sustainability yang hanya disampaikan sebagai klaim green atau eco-friendly tanpa bukti yang dapat diverifikasi berisiko kehilangan daya pembeda. Sebaliknya, sustainability yang didukung oleh data konsumsi energi dan air, sertifikasi independen, life-cycle assessment, pengelolaan limbah, serta pelaporan ESG dapat mengubah sustainability dari sekadar narasi menjadi credible quality signal. Dengan demikian, semakin dapat diukur dan diverifikasi suatu klaim sustainability, semakin kuat pula potensinya untuk membangun kepercayaan pasar. Pada akhirnya, sustainability yang kredibel dapat berkembang menjadi intangible asset yang memperkuat reputasi pengembang, persepsi kualitas, kepercayaan konsumen, dan daya saing properti. Dengan kata lain, sustainability tidak hanya menciptakan nilai karena sebuah proyek memilikinya, tetapi karena pasar dapat mengenali, memverifikasi, dan mempercayainya sebagai sinyal atas kualitas yang lebih fundamental (Spence, 1973, 1974). Pertanyaan Besar bagi Bali Maka pertanyaan berikutnya bagi industri properti Bali bukan lagi: apakah sustainability akan menjadi tren? Kemungkinan besar, pertanyaan tersebut sudah terlambat. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: apakah sustainability akan menjadi necessity, atau hanya sekadar menjadi pernyataan lifestyle semata? Bahkan yang jauh lebih penting adalah pertanyaan selanjutnya: siapa yang menentukan apakah sebuah proyek benar-benar sustainable? Pengembang, konsumen, pemerintah, lembaga sertifikasi, atau pasar kah? Tanpa standar pengukuran yang jelas, sustainability berisiko menjadi sekadar bahasa pemasaran baru dalam menjual kemewahan lama. Hambatan utama dari sisi teknis adalah biaya awal pembangunan berkelanjutan. Teknologi energi terbarukan, sistem pengolahan air, material rendah karbon, desain pasif dan infrastruktur pengelolaan limbah dapat meningkatkan upfront cost. Namun jika kita melihat sustainability semata-mata sebatas biaya konstruksi juga merupakan perspektif yang terlalu dangkal. Narasi yang perlu dipahami bersama adalah total cost of ownership. Sebuah bangunan yang lebih mahal dibangun namun jauh lebih murah biaya operasionalnya selama 20 atau 30 tahun dapat memiliki life-cycle economics yang lebih baik daripada bangunan konvensional. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya berapa biaya membangunnya, tetapi juga berapa biaya menjalankannya, berapa sumber daya yang dihemat, berapa emisi yang dikurangi, berapa lama aset tersebut mempertahankan nilainya, dan apa dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat? Bali Tidak Boleh Hanya Menjadi Luxury Destination Bali memiliki kesempatan dan kemampuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pasar properti premium. Pulau Dewata ini memiliki kombinasi yang sangat unik kalau tidak mau dikatakan jarang: reputasi global, ekosistem pariwisata internasional, komunitas kreatif, kekayaan budaya, biodiversitas, iklim tropis, serta pasar properti yang semakin sophisticated. Tetapi semua itu sekaligus merupakan tanggung jawab. Jika pulau dewata hanya digunakan sebagai komoditas ruang untuk membangun lebih banyak vila, maka pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat menggerus sumber daya yang justru menjadi alasan utama orang datang ke Bali. Paradoksnya sangat sederhana: Bali dapat kehilangan daya tariknya, karena terlalu sukses menjual daya tariknya sendiri. Oleh karena itu, masa depan properti Bali tidak seharusnya diukur dari seberapa banyak lahan yang berhasil dikonversi menjadi bangunan, namun seberapa besar nilai ekonomi yang dapat diciptakan tanpa mengorbankan ecological capital dan social capital. Inilah saatnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, arsitek, investor, akademisi, komunitas lokal dan industri pariwisata untuk membangun definisi bersama mengenai apa yang disebut sebagai sustainable property. Bukan sekadar slogan, bukan melalui greenwashing, melainkan melalui indikator yang tepat dan dapat diukur, dibandingkan dan diverifikasi. Bali memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar destinasi properti bagi konsumen internasional. Sebuah laboratorium pembangunan hunian tropis berkelanjutan—tempat teknologi global bertemu dengan kearifan lokal; tempat luxury bertemu dengan tanggung jawab; dan tempat pertumbuhan ekonomi tidak harus berlawanan dengan keberlanjutan ekologis. Karena jika gelombang pertama pembangunan Bali menjual lokasi, gelombang kedua menjual lifestyle, maka gelombang berikutnya harus mampu menjual sesuatu yang lebih fundamental: a better way of living without destroying the place that makes that life worth living. Dan mungkin, di situlah definisi baru kemewahan Bali sesungguhnya berada. *** Bagus Sukmana; Praktisi komunikasi sejak tahun 2009, Founder Kitakata PR dan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi UPNVJ Baca Juga: https://propertiterkini.com/sustainable-living-kian-jadi-standar-paramount-petals-terapkan-sejak-tahap-perencanaan/ *** Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com dan WA Channel