Iklan Youtube Properti Terkini
Sunday, November 27, 2022
Iklan Youtube Properti Terkini

OTT KPK Terkait Izin Proyek Meikarta?

- Advertisement -

Aturan soal tata ruang sempat menjadi polemik izin proyek Meikarta yang dikembangkan oleh Lippo Group di Cikarang, Bekasi. Namun bos Lippo sudah mengonfirmasi jika persoalan tersebut tidak menghambat proses pembangunan proyek ini.

Propertiterkini.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018). Kali ini OTT berkaitan dengan izin pengembangan mega proyek properti milik Lippo Group, Meikarta di Cikarang.

Baca Juga: Lippo Group Resmikan Rumah Sakit Siloam Semarang

KPK telah mengkonfimasi jika OTT tersebut terkait izin proyek Meikarta. “Ada dugaan keterkaitan uang yang diterima untuk perizinan properti dalam jumlah yang cukup besar,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK belum membeberkan keterangan lebih lanjut mengenai pihak yang diduga menerima dan memberikan uang tersebut. Termasuk siapa saja yang diamankan dalam OTT kali ini.

Adapun dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebanyak lebih dari Rp1 miliar.

Persoalan kelengkapan izin proyek Meikarta memang sejak awal sudah dipertanyakan masyarakat luas. Namun berulang kali juga pihak Lippo Group mengkonfirmasi bahwa masalah perizinan, kepemilikan tanah dan sebagainya sudah tidak ada masalah berarti pada proyek terbesar Lippo Group senilai lebih dari Rp278 triliun ini. Hanya melengkapi beberapa berkas dan data yang masih kurang.

Apalagi, menurut CEO Lippo Group James Riady, Meikarta sudah direncanakan dan dipersiapkan sejak 20 tahun lalu. Proyek kota baru seluas 2.200 hektar ini dikembangkan dalam beberapa tahap. Tahap pertama sudah dirancang sejak 2014 lalu. Pada pengembangan tahap pertama ini, Lippo membangun sekitar 250 ribu unit apartemen yang akan langsung menampung lebih dari satu juta komunitas perkotaan.

Baca Juga: Cari Properti dengan Harga di Bawah Rp250 Juta? Berikut Pilihannya

“Tahap pertama memang sempat terhambat pada aturan tata ruang dari pemerintah. Tapi itu bukan kendala besar. Dan tahap pertama ini pun sudah selesai kita dibangun semua,” ujar James beberapa waktu lalu.

Untuk tahap selanjutnya pun, sebut James, tetap berjalan seperti biasa.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

BERITA TERBARU