PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan pertemuan dengan Wakil Walikota Batam Li Claudia dan Anggota DPR RI Meireza Endipat Wijaya guna membahas tantangan penyediaan hunian layak dan penyaluran bantuan perumahan yang tepat sasaran di Kota Batam.
Dalam pertemuan tersebut dibahas kondisi Batam dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, serta karakteristik pertanahan di mana seluruh lahan merupakan milik negara dan tidak terdapat hak milik. Kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya hunian tidak sesuai ketentuan dan rumah liar di sejumlah wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Maruarar menegaskan bahwa penanganan perumahan di Batam harus dilakukan dengan pemahaman aturan yang sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta disertai persyaratan yang jelas dalam pemberian bantuan.
“Bantuan sosial dan bantuan perumahan harus ada syaratnya. Kita harus satu persepsi terhadap aturan, supaya tidak keliru dalam mengambil kebijakan dan tidak salah sasaran,” ujar Maruarar.
Menurut Maruarar penyaluran bantuan, termasuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), harus dilakukan secara berbasis data.
Penggunaan data resmi, seperti data Badan Pusat Statistik (BPS), dinilai penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan perumahan yang adil, tertib, dan berpihak pada masyarakat, khususnya di wilayah dengan karakteristik khusus seperti Batam.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
